JAKARTA – Saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta yang kerap disapa dengan Ahok dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) makin memanas. Ahok terus melakukan perlawanan dengan menilai BPK sejatinya menyembunyikan kebenaran.  Laporan BPK ini soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemrov DKI Jakarta yang dinilai bisa merugikan negara Rp 191 miliar.

Sengit Ahok dengan BPK saat Ahok dimintai keterangan oleh KPK, Senin (11/4/2016) soal dugaan adanya praktek korupsi dalam pembelian RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok akhirnya ‘mendekam’di gedung KPK dalam pemeriksaan selama 12 jam mulai pukul 09.30 WIB hingga 21.30 WIB.

Suami Veronica Tan itu mengaku dicecar sebanyak 50 pertanyaan oleh penyidik KPK seputar persoalan pembelian RS Sumber Waras. Ketika ditanyai oleh wartawan tentang materi pemeriksaan oleh penyidik KPK, Ahok lantas menuding BPK yang dinilai menyembunyikan fakta sebenarnya terkait RS Sumber Waras. “Yang pasti BPK menyembunyikan data kebenaran,” ujarnya.

Fakta apa yang dimaksud oleh Ahok? Pemprov DKI dalam kasus ini diminta oleh BPK melakukan sesuatu yang tak mungking dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Ahok bersikukuh bahwa Pemprov DKI Jakarta tak menetapkan nilai jual objek pakai (NJOP) dan sejatinya bukan wilayah Pemprov DKI. Justru dalam penentuan NJOP memainkan pranan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ahok menuding laporan BPK tidak rasional hingga akhirnya dalam kasus ini Pemprov DKI merupakan pihak yang dipersalahkan, jika melakukan pembelian dengan NJOP yang baru.  Ahok juga mempersoalkan permintaan BPK agar RS Sumber Waras mengembalikan kerugan negara Rp 191 miliar. Jika saran ini dilaksanakan, ujar Ahok, harus melibatkan pihak kejaksaan untuk dituntut dalam kasus perdata.

Lebih sengit, Ahok melawan permintaan lembaga pimpinan Harry Azhar Aziz agar Pemprov DKI kembali menjual lahan RS Sumber Waras tentunya dengan NJOP yang lama yakni Rp 20 juta. Justru ketika dijual kembali, lanjut Ahok, akan memberikan kerugian bagi negara. Pasalnya, pembelian lahan RS Sumber Waras sudah dilakukan secara tunai, apalagi belum tentu RS Sumber Waras mau membeli kembali lahan itu dengan NJOP yang baru.

Pada kesempatan terpisah, Ahok mengungkit adanya nama Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Skandal keuangan yang menghebohkan dunia ini sebagaiman diketahui sudah memakan korban dengan mundurnya Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson.

Sehari kemudian BPK akhirnya bereaksi dengan menggelar konfrensi pers pada Rabu (13/4/2016). Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi Pengembangan Pemeriksaan Keuangan BPK, Bachtiar Arief berbicara  dengan mengaskan tugas BPK sesuai dengan UUD 1945 dan UU No.15/2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara serta UU No.15/2006 tentang BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan DKI 2014 serta pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Laporan hasil pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan RS. Sumber Waras oleh BPK ini diserahkan kepada KPK pada Senin (7/12/2015) di Gedung KPK, Jakarta. Penyerahan hasil audit investigasi dilakukan oleh anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan Eddy Mulyadi Soepardi kepada Wakil Ketua KPK, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

Anggota BPK, Eddy Mulyadi Soepardi pada saat itu mengatakan terjadi enam penyimpangan terkait proses pembelian lahan RS. Sumber Waras yaitu penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS. Sumber Waras penetuan harga dan penyerahan hasil. (berbagai sumber/asr)

Share

Video Popular