JAKARTA –Praktek Underground Economy adalah kegiatan ekonomi legal maupun illegal yang tidak dilaporkan. Praktek ekonomi legal yang berwujud dalam ekonomi bawah tanah yang sejatinya sumber pendapatan namun tak masuk dalam kas negara. Oleh karena itu, lahirnya RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak diharapkan harus menyasar praktek ekonomi bawah tanah ini.

Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Prijo Handojo menilai Tax Amnesty ketika nantinya diwujudkan harus menyentuh kepada bisnis bawah tanah atau informal yang merupakan sumber kekayaan negara.

Handojo membandingkan dengan data yang dia peroleh bahwa Wajib Pajak yang berbentuk badan di Indonesia mencapai 5 Juta badan namun hanya 2 jutayang terdaftar sedangkan yang bayar pajak hanya 500.000 badan.

Menurut Handojo, data-data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 4,5 juta pengusaha tak bayar pajak sama sekali. Bahkan kasus saat ini, terang Handojo, justru pihak-pihak yang  berteriak tak adil ketika Tax Amnesty diberlakukan justru sebagai pihak yang sama sekali tak membayar pajak.

Handojo mengibaratkan kondisi saat ini yang dilakukan oleh Dirjen Pajak hanya seperti berburu di kebun binatang. Artinya mereka yang membayar pajak hanyalah pegawai-pegawai yang dipungut pendapatan mereka untuk kas negara dari perusahaan tempat mereka bekerja.

“Dasarnya banyak sekali wajib pajak belum bayar sama sekali, kasat matanya itu seperti pedagang perantara, ” ujar Handojo  dalam diksusi Apa Sih Kendala Terbitnya UU Tax Amnesty oleh PAS FM di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016) malam.

Senada dengan Handojo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai orientasi UU Pengampunan Pajak harus diarahkan memunculkan kepada potensi Underground Economy. Langkah ini, ujar Pras,  justru dinilai prosefektif untuk membawa manfaat karena lebih mudah dipastikan siapa pihak-pihak yang bergerak dalam ekonomi bawah tanah.

Pras berharap pedebatan era Tax Amnesty semestinya sudah dilalui, selanjutnya UU Pengampunan Pajak diharapkan bermanfaat bagi kepentingan Indonesia. Berbanding dengan kondisi saat ini, ketika RUU Tax Amnesty tak kunjung dibahas maka dikhawatirkan akan kehilangan momentum hingga tak pernah menyentuh pada persoalan substansial untuk pendapatan negara.

“Jadi dalam sisa waktu diharapkan untuk masuk ke dalam detailnya yang menciptakan sistem pengawasan pasca komprehensif dan terintegrasi uuntuk memastikan potensi pajak kita benar-benar akan bertambah secara siginifikan,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular