Oleh: He Qinglian

“Panama Papers” telah menyibakkan gejolak besar di seluruh dunia, data tersebut mengungkap informasi yang menimbulkan opini dan reaksi yang berbeda di dunia Barat dan Timur. Negara demokrasi memandangnya sebagai kejahatan menggelapkan pajak, rakyat di Asia menyoroti aksi korupsi yang dilakukan pengusaha dan keluarga pejabat tinggi. Saat penulis diwawancara, hampir semua reporter akan melontarkan pertanyaan serupa, mengapa di dalam “Panama Papers” sangat sedikit orang Amerika Serikat? Apakah pemerintah AS sengaja mengungkap koruptor RRT?

Karena penulis sangat memahami sejarah anti pencucian uang AS, maka penulis menjawab bahwa dalam setiap gerakan anti pencucian uang di seluruh dunia, Amerika selalu memimpin selangkah di depan, dan telah membentuk hukum yang cukup ketat. Oleh karena itu, makna sebenarnya dari “Panama Papers” ini bukan pada membantu RRT memberantas korupsi, melainkan menggunakan momentum ini untuk mendorong agar gerakan anti pencucian uang AS di seluruh dunia dapat selangkah lebih maju.

Anti Pencucian Uang AS, Pedang yang Diasah Puluhan Tahun

Gerakan anti pencucian AS awalnya dilakukan terhadap transaksi narkoba. Lalu seiring dengan penerapan hukum negeri tersebut serta kebutuhan politik internasional, sasarannya pun terus disesuaikan, yang dalam hal legistatif, yudisial, dan penegakan hukum pun telah melalui proses evolusi puluhan tahun lamanya.

Menilik pada inti utama legislatif anti pencucian uang Amerika, bisa disimpulkan dengan “pahami satu laporkan dua”. “Pahami satu” adalah memahami satu klien, dan “laporkan dua” adalah mengajukan dua laporan kepada instansi penegakan hukum yakni “Laporan Transaksi Mata Uang” (Currency Transaction Report” dan “Laporan Aktivitas Mencurigakan” (Suspicious Activity Report).

Pemberantasan pencucian uang Amerika terhadap transaksi narkoba dimulai dari perbankan, lewat perundang-undangan. Perbankan dipaksa untuk menjadi detektif anti pencucian uang. Cukup menarik adalah, undang-undang kerahasiaan data perbankan (Bank Secrecy Act, BSA) yang dibuat pada 1970 menjadi sama sekali tidak berlaku dalam hal ini. Aturan yang jelas-jelas menuntut perbankan agar “membocorkan” informasi nasabah kepada instansi penegak hukum tertentu di AS justru disebut sebagai “hukum kerahasiaan.”

Tujuan pembuatan hukum ini adalah, memberikan data dan bukti transaksi finansial yang dilakukan oleh para oknum yang dicurigai memanfaatkan kelemahan sistem pada badan keuangan untuk melakukan pencucian uang secara ilegal, bank dituntut untuk melaporkan kepada pihak berwajib setiap transaksi tabungan, penarikan uang, penukaran uang tunai, transfer, maupun pembayaran yang melebihi USD 10.000.

Selain itu, dalam laporan transaksi tersebut juga harus diberikan data pribadi nasabah dan sumber uangnya. Jika badan finansial tidak memberikan laporan tersebut, atau melaporkan informasi palsu, maka akan ditindak pidana. Hukum ini bertujuan mengubah sistem kerahasiaan perbankan, mengubah kerahasiaan total perbankan terhadap nasabah menjadi kerahasiaan yang terbatas, dan bukan memperkuat kerahasiaan bank.

Undang-undang kerahasiaan data perbankan disebut sebagai hukum anti pencucian uang Amerika bahkan dunia yang pertama, namun bukan merupakan hukum yang benar-benar anti pencucian uang. Pada 1986, Money Laundering Control Act adalah hukum anti pencucian uang yang sebenarnya. Latar belakang hukum ini adalah pencucian uang dapat dijatuhi empat jenis tuduhan: 1. Kejahatan pencucian uang transaksi financial. 2. Kejahatan pencucian uang aliran instrument moneter. 3. Kejahatan pencucian uang yang didapat lewat mata-mata. 4. Kejahatan pencucian uang transaksi mata uang, juga disebut pencucian uang antar regional.

“Money Laundering Control Act” dan “Bank Secrecy Act” menjadi inti sistem hukum anti pencucian uang di Amerika. Setelah itu, hukum anti pencucian uang terus diperkaya. Pada 1988 Dewan Kongres meloloskan Money Laundering Prosecutions Improvement Act (MLPIA) yang memperluas definisi “badan finansial” di dalam “Bank Secrecy Act,” mulai dari pengusaha otomotif, maskapai penerbangan, kapal pesiar, serta orang yang berprofesi di bidang properti bahkan layanan kantor pos pun dikategorikan sebagai badan finansial. Karena penerapan “Bank Secrecy Act,” jumlah laporan transaksi keuangan yang harus diserahkan oleh bank menjadi sangat mengejutkan, jumlah kejahatan pencucian uang dan dokumennya tak terhitung banyaknya.

Pada 1994 Amerika menetapkan “Money Laundering Suppression Act, dengan menambahkan konten yang meringankan beban perbankan, yakni meminta Departemen Keuangan agar menghapus transaksi antar badan finansial untuk mengurangi beban membuat laporan transaksi mata uang.

Anti Pencucian Uang AS: Transformasi Strategi Dari Anti-Narkoba Menjadi Anti-Teroris

Pada 1999, AS merilis “The National Money Laundering Strategy” yang pertama, aksi pemberantasan pencucian uang ini pun ditingkatkan menjadi strategi nasional. Setelah itu, setiap tahun pemerintah AS merilis “The National Money Laundering Strategy” pada tahun berjalan, strategi tersebut bukan data, namun berfungsi sebagai panduan penting bagi penegakan hukum aksi pemberantasan pencucian uang.

Setelah serangan teroris 11 September 2001, untuk meningkatkan pemberantasan teroris, baik Dewan Perwakilan dan Senat AS meloloskan hukum yang “bertujuan menggagalkan dan mencegah paham terorisme serta menggunakan metode yang sesuai untuk memperkuat kekompakan dan kepentingan AS.” Setiap huruf depan dari rangkaian kata ini disatukan, menjadi “USA Patriot Act”, sehingga disebut sebagai “undang-undang patriot.

“Undang-undang patriot memiliki 10 pasal dan 156 ayat, mencakup 3 bagian, bagian ketiga adalah “hukum keuangan membasmi pencucian uang internasional dan anti-terorisme,” khusus menyasar keuangan teroris, dengan tujuan mencegah, melacak, dan menuntut kegiatan keuangan pencucian uang secara internasional dan terorisme. Hal ini sangat krusial bagi keuangan teroris seluruh dunia dan pengadaan dana untuk serangan teror.

Bisa disimpulkan, “undang-undang patriot” merevisi aturan terkait pada “Bank Secrecy Act” dan juga “Money Laundering Control Act,” ditambahkan banyak kewajiban baru bagi badan finansial, termasuk menerapkan hukum anti pencucian uang dan merevisi kebijakan dan program yang ada, memperketat kriteria pengenalan nasabah, memperkuat kewaspadaan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut, terutama melarang bank-bank AS berhubungan dengan bank bodong di luar negeri untuk mencegah kerjasama pencucian uang. (sud/whs/rmat)

Bersambung

*Edisi minggu depan dengan judul: “Terungkapnya Dokumen Panama Adalah Perang Terhadap Surga Penggelap Pajak

 

Share

Video Popular