Oleh: He Qinglian

“Panama Papers” telah menyibakkan gejolak besar di seluruh dunia, data tersebut mengungkap informasi yang menimbulkan opini dan reaksi yang berbeda di dunia Barat dan Timur. Negara demokrasi memandangnya sebagai kejahatan menggelapkan pajak, rakyat di Asia menyoroti aksi korupsi yang dilakukan pengusaha dan keluarga pejabat tinggi. Saat penulis diwawancara, hampir semua reporter akan melontarkan pertanyaan serupa, mengapa di dalam “Panama Papers” sangat sedikit orang Amerika Serikat? Apakah pemerintah AS sengaja mengungkap koruptor RRT?

Berikut lanjutan artikel sebelumnya yang berjudul, “Mengapa “Panama Papers” Sangat Sedikit Mengungkap Warga AS?

AS Telah Bongkar Paksa Brankas Bank di Swiss

Hanya menuntut bank di Amerika Serikat (AS) untuk tidak terlibat pencucian uang saja tidak akan dapat menumpas semua aktivitas pencucian uang di seluruh dunia. Pada saat menetapkan sistem hukum anti pencucian uang, AS juga memberikan tekanan terhadap sistem perbankan di Swiss, memaksa bank di Swiss untuk mengalah dalam hal kerahasiaan data nasabah.

Pada 1987, Swiss membentuk “himpunan data tokoh politik dan publik”, bank dari seluruh dunia bisa memperolehnya, atau saling bertukar.

Pada 1998, “hukum anti pencucian uang” Swiss mulai berlaku, bank dan instansi perantara dituntut untuk wajib melaporkan hal yang dianggap mencurigakan kepada pemerintah, bagi yang mengetahui tapi tidak melaporkan akan dituntut sebagai kejahatan pidana.

Setelah serangan teroris 11 September 2001, bank di Swiss dipaksa untuk menyerahkan rekening yang dimiliki organisasi teroris. Juni 2003, pemerintah Swiss dipaksa untuk menerima Tim Khusus Anti Pencucian Uang (FATF) yang berada di bawah naungan OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) untuk menetapkan peraturan terkait pencucian uang, namun diberi kelonggaran waktu satu tahun, dan baru mulai efektif pada 1 Juli 2004.

Peraturan tersebut menuntut agar setiap nasabah yang mengirimkan uang ke luar negeri melebihi jumlah tertentu lewat rekening dengan nama samaran di bank Swiss, pihak bank harus mengungkap data pribadinya. Ini adalah pertama kalinya bank di Swiss melanggar aturan kerahasiaan data nasabah dengan nama samaran, juga menjadi penanda berakhirnya tradisi kerahasiaan nasabah pada perbankan Swiss yang terkenal selama ini.

Pada  2008 ketika krisis moneter melanda, sejumlah negara Barat yang kesulitan keuangan menekan pemerintah Swiss. AS menuduh UBS membantu nasabah Amerika menggelapkan pajak dan meminta data tabungan nasabah yang menggunakan nama samaran untuk menuntut pajak yang tertunggak maupun yang akan datang agar dibayarkan. Setelah melalui perundingan sengit, kedua belah pihak mencapai kesepakatan, pihak UBS membayar USD 780 juta untuk mengakhiri dakwaan, dan menyerahkan informasi rekening sebanyak 4000 orang penggelap pajak kepada AS.

Pada 2011, antara Swiss dan Inggris tercapai kesepakatan, pihak Swiss akan memotong pajak tabungan para nasabah Inggris. Kemudian, Rusia juga mencapai kesepakatan dengan Swiss terkait informasi rekening nasabah warga Rusia.

Benteng terakhir bobol pada 2010, dimana Swiss menetapkan “hukum aset milik dictator,” yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2011. Revolusi yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya bertepatan saat hukum ini telah mulai diberlakukan, sehingga perbankan Swiss satu persatu mengumumkan dibekukannya rekening atas nama para diktator seperti Ali (Tunisia), Mubarak (Mesir) dan Khadafi (Libia) berikut rekening milik sanak keluarga mereka.

Beberapa Surga Penggelapan Pajak Akan Diruntuhkan

Bersama dengan OCED, G20, dan organisasi lain, AS telah memberikan tekanan pada negara yang menjadi “surga penggelapan pajak”, sejak Juni 2000, OECD terus menekan “surga penggelap pajak,” hingga 2014 “surga penggelap pajak” terbesar yakni Swiss sepakat menanda-tangani “Kesepakatan Transparansi Informasi.” Di seluruh dunia terdapat 43 negara yang menjadi surga penggelap pajak, yang tersisa hanya 4 negara yakni Panama, Nauru, Bahrain, dan Vanuatu yang masih menolak “transparansi.”

AS terus memotori pemberantasan negara-negara yang menjadi surga penggelap pajak. Selain terus membersihkan halamannya sendiri seperti membuat undang-undang FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), pada Januari 2016 Departemen Keuangan AS memutuskan untuk mulai mengenali dan melacak para pembeli misterius properti kelas atas di AS, disamping masih terus memberikan tekanan terhadap Panama dan lain-lain.

Di antara beberapa surga penggelap pajak yang tersisa, kegiatan di Panama adalah yang terbanyak, tentangan dari Panama juga paling keras. 26 Februari 2016 pada Rapat Menteri Keuangan Negara G20 di Shanghai dan perkiraan Komisi Pakar OECD bulan Maret lalu, semua menyatakan tidak puas terhadap sikap Panama untuk bekerjasama dalam hal pemeriksaan penggelapan pajak. OECD menyatakan, selama 3 tahun terakhir anggotanya telah meminta Panama untuk bekerjasama dalam investigasi terhadap penggelapan pajak yang jumlah kasusnya mencapai ratusan, pada akhirnya hanya Swedia dan segelintir negara lain yang “merasa puas.”

Sementara AS, Prancis, Spanyol dan banyak negara lain menyatakan “mendapat jawaban namun tidak memuaskan.” Kali ini data Mossack Fonseca yang banyak bocor keluar, telah menjadi serangan bertubi-tubi terhadap Panama.

Di bawah tekanan internasional, Presiden Panama Juan Carlos Varela dipaksa menyampaikan pernyataan singkat di TV pada 6 April lalu, mengumumkan pemerintah Panama akan membentuk suatu komisi independen yang terdiri dari pakar dari dalam maupun luar negeri, untuk mengaudit metode aliran finansial di negara tersebut, meningkatkan transparansi finansial dan hukum di Panama. (sud/whs/rmat)

TAMAT

Share

Video Popular