JAKARTA – Upaya Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo untuk menggali lebih dalam soal kasus dugaan penyelewengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI tak mendapatkan keterangan dari mantan pimpinan KPK pada rencana semula dalam Rapat, Selasa (26/4/2016).

Pesan singkat atas nama mantan pimpinan KPK yakni Taufiequrachman Ruky, Zulkarnain., Adnan Pandupraja, Johan Budi dan Indrianto Senoaji menyatakan tak bisa memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI.

Seluruh mantan pimpinan KPK itu menyatakan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada DPR untuk menjalankan fungsi sebagai pengawasan. Dalam hal ini, seluruh Mantan Pimpinan KPK, masing masing Taufiequrrahman Ruqi, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji, berpendapat  proses hukum oleh KPK terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah RS Sumber Waras oleh Pemda DKI masih berjalan dan saat ini masih dalam tahapan penyelidikan.

Oleh karena itu, untuk menghindari kesan adanya destruksi independensi penanganan kasus maupun indepensi kelembagaan KPK, maka dengan segala hormat seluruh mantan pimpinan KPK berhalangan untuk menghadiri undangan dari Komisi III DPR RI.

“Tentang dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada kasus diatas, kami berpendapat sebaiknya diserahkan sepenuhnya kpd KPK sesuai dengan SOP pada KPK,” jelas pesan yang disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI.

 Meski ditolak, pimpinan Komisi III DPR RI tetap bersikukuh untuk kembali memanggil seluruh pimpinan KPK. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan Komisi III DPR RI akan kembali menguundang usai reses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib dewan dan UU MD3 DPD/DPR/MPR RI.

Politisi Golkar itu meyakini keterangan dari seluruh pimpinan KPK yang pertama kali menerima perkara kasus lahan RS Sumber Waras dinilai sangat penting bagi dewan dan rakyat. Politikus yang kerap disapa dengan Bamsoet itu berdalih alasan Komisi III DPR RI untuk tetap memanggil mantan Pimpinan KPK tersebut untuk menanyakan alasan KPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi atas pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Kita tanyakan kenapa KPK meminta BPK lakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu, sangat penting bagi dewan dan masyarakat terkait kasus Sumber Waras,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular