MATARAM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menyandera atas Penanggung Pajak dengan inisial RS, yang memiliki tunggakan pajak yang sudah inkrah dengan total sebesar Rp4,7 miliar, Senin ( 25/4/2016).

Aksi ini bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepolisian Resort (Polres) Dompu, Polres Bima, Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTB, Lapas Kelas IIA Mataram, dan unsur intelijen telah melakukan penyanderaan badan (gijzeling).

Kepala Kantor Kanwil DJP Nusa Tenggara, Suparno mengatakan tindakan penagihan pajak aktif berupa penyanderaan badan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Raba Bima dihadapan Penanggung Pajak RS.

Menurut Suparno, Gijzeling dilakukan setelah upaya-upaya penagihan secara persuasif tidak mendapat respon positif dari Penanggung Pajak, dimulai dari data feeding berupa himbauan I dan Himbauan II, pemeriksaan khusus, hingga terbit Surat Ketetapan Pajak.

Lebih lanjut Suparno menuturkan, langkah persuasif penagihan dengan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan upaya penagihan aktif seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening bank, dan upaya pencegahan, tidak membuat Penanggung Pajak serta merta melunasi tunggakan pajaknya, hingga akhirnya diusulkan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak.

“Penyanderaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh DJP apabila Penanggung Pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya, sedangkan yang bersangkutan sebenarnya mampu untuk melunasinya,” ujarnya dalam rilis Dirjen Pajak.

Upaya gijzeling ini diharapkan akan membuat Penanggung Pajak melunasi tunggakan pajaknya serta akan memberikan efek jera bagi para penunggak pajak lainnya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan sudah sewajarnya apabila seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan benar.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain untuk mensukseskan upaya pemerintah mencapai penerimaan pajak yang optimal bagi Indonesia yang lebih baik. (asr)

Share

Video Popular