JAKARTA – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mendesak dilakukan penyidikan hukum oleh Kepolisian pasca kerusuhan di Lapas Banceuy, Jawa Barat. KontraS juga meminta Menkum dan HAM Yasona Laoly untuk segera melakukan reformasi sistem penjara di seluruh Indonesia.

“Penting sesegera mungkin Menteri Hukum dan HAM memperbaiki atau menyusun sistem pemenjaraan baru dengan memenuhi standar-standar hukum dan HAM khususnya yang terkait dengan standar sistem pidana,” ujar Haris dalam siaran pers KontraS.

Menurut informasi KontraS, kerusuhan terjadi pada 23 April 2016 akibat tewasnya narapidana bernama Undang Kasim (54 tahun) setelah sehari sebelumnya mendapat tindakan disiplin berupa dimasukkan ke sel isolasi karena diduga menyelundupkan narkoba ke dalam Lapas.

Bagi KontraS, ketiadaan informasi yang jelas perihal penyebab kematian narapidana tersebut yang menurut informasi akibat gantung diri beberapa jam setelah dimasukkan ke dalam sel isolasi, membuat sesama napi lainnya tidak terima hingga memicu terjadinya kerusuhan dan kebakaran di Lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat.

Menurut KontraS, kasus kematian Undang Kasim adalah peristiwa yang tidak bisa dipandang sepele dan disederhanakan dengan analogi bunuh diri. Terlepas dari aktivitas ilegal yang korban lakukan, namun mekanisme pusat penahanan di Indonesia masih memiliki kecacatan hukum sehingga sebenarnya memudahkan atau bahkan membiarkan praktik-praktik terlarang terjadi, yang kemudian dijawab dengan praktik keji negara yang seolah-olah nampak menegakkan hukum, padahal tidak.

Untuk keperluan itu, KontraS meminta Menteri Hukum dan HAM RI dan pejabat terkait lainnya untuk membuka semua akses, fakta dan peristiwa yang mendasari terjadinya kerusuhan dan pembakaran Lapas Banceuy. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum, perlindungan hak-hak narapidana dan  perbaikan sistem lembaga pemasyarakatan ke depan.

KontraS ingin menyitir beberapa standar universal yang digunakan untuk melindungi hak-hak narapidana sebagaimana yang diatur di dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1977) utamanya yang terkait dengan penerapan displin dan hukuman. Aturan ini menerangkan bahwa hukuman tidak boleh diberikan dengan membahayakan kesehatan fisik dan kondisi mental dari para terpidana. Termasuk juga yang diatur di dalam Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988) yang menerangkan tentang larangan penyiksaan kepada para tahanan (Prinsip 6).

Lebih jauh KontrS meningatkan, ketidakpastian informasi mengenai kematian terpidana Undang Kasim dan adanya dugaan luka memar hingga bekas sundutan rokok menurut pihak keluarga bisa dijadikan alat ukur untuk menilai ketidakprofesionalan petugas Lapas dalam menangani persoalan yang muncul di dalam Lapas, di mana penanganan tindakan indispliner harus tetap memperhatikan aturan hukum dan perlindungan HAM yang berlaku.

KontraS menegaskan, temuan ini mirip dengan catatan yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Tindak Anti Penyiksaan Manfred Nowak yang datang pada misi ke Indonesia pada 2007 menerangkan bahwa praktik penyiksaan dan bentuk tidak manusiawi lainnya yang kerap muncul di pusat-pusat penahanan di Indonesia adalah wujud dari lemahnya sistem pengawasan praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparatus negara. (asr)

Share

Video Popular