JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro sebagai tersangka proyek infrastruktur jalan Maluku di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tahun anggaran 2016, Rabu (27/4/2016).

Beberapa waktu lalu KPK juga menetapkan anggota DPR RI sebagai tersangka dalam kasus suap yang sama. Mereka adalah anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti, dan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Budi Suprianto.

KPK menetapkan tersangka baru  dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Tak hanya Andi Taufan, KPK juga menetapkan AHM sebagai tersangka selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Tersangka ATT dan AHM diduga menerima hadiah atau janji dari Abdul Khair selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk mendapatkan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Tersangka Andi Taufan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AHM disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. jo. 65 ayat (1) KUH Pidana.

Tersangka sebelumnya Damayanti dan dua stafnya Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini, serta bos PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Januari 2016 di beberapa tempat terpisah di Jakarta sesaat setelah terjadi pemberian uang dari AKH kepada JUL dan DES.

Dari tangan JUL dan DES saat itu, KPK mengamankan uang masing-masing SGD 33,000. Di tempat terpisah KPK kemudian mengamankan Damayanti. Dari tangan Damayanti KPK mengamankan uang SGD 33,000 yang diterima melalui JUL sehari sebelum penangkapan. Suap diberikan oleh Abdul Khair diduga untuk mengamankan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016. (asr)

Share

Video Popular