Oleh: Jian Heng

Pada 19 April 2016 lalu diumumkan pemenang Penghargaan Laporan Berita Pulitzer ke-100, laporan wartawan Associated Press (AP) “Seafood from Slaves” (Hidangan laut dari pabrik pemeras buruh) memperoleh penghargaan tertinggi kategori “Pelayanan Publik”. Pulitzer Award merupakan penghargaan laporan berita paling bergengsi di seluruh Amerika Serikat bahkan dunia.

Laporan panjang berjudul “Seafood from Slaves” meliputi 7 buah laporan investigasi jurnalistik panjang dan 2 buah video wawancara, menyingkap sebuah fakta yang mengejutkan banyak orang. Industri perikanan produk lautan Thailand secara luas mempraktikkan kejahatan yang telah berlangsung beberapa puluh tahun lamanya. Pentolan pedagang ikan ilegal bekerjasama dengan mafia, menipu atau menyandera sejumlah besar tenaga kerja dari negara-negara miskin, antara lain Myanmar, Laos, Thailand dan lain-lain.

Mereka digiring ke sebuah pulau kecil Benjina, di Maluku, Indonesia, terisolasi dari dunia luar, dengan kondisi hidup yang sangat jelek. Pemilik kapal mengobral pukulan dan tendangan, serta memaksa mereka melakukan penangkapan ikan di lautan. Mereka diperlakukan bagai budak, diperas dan dianiaya, sedikit tidak menuruti perintah akan dijebloskan ke dalam kurungan besi, bahkan ada yang dibunuh.

Pulau Benjina merupakan pulau nelayan terpencil di provinsi Maluku Indonesia, berjarak 640 KM dari ujung utara benua Australia, tidak memiliki jaringan internet, hampir tidak dapat menerima sinyal ponsel, dapat dikatakan terisolasi sama sekali dari dunia luar. Para budak tidak ada harapan untuk melarikan diri, bagi yang tidak dapat bertahan ada yang lari ke pedalaman hutan, ada yang bunuh diri terjun ke laut, ada yang dipukul hingga cacat atau mati kemudian dibuang ke laut sebagai pakan ikan hiu. Selama bertahun-tahun di bawah laut sekitar pulau itu mungkin telah tertimbun tumpukan tulang-belulang manusia. Nilai produksi industri perikanan laut Thailand itu setiap tahun mencapai 7 miliar US$ (92 triliun rupiah), 20% diantaranya diekspor ke AS.

Wartawan kantor berita AP Margie Mason, Robin McDowell, Martha Mendoza dan Esther Htusan melakukan investigasi selama 1 tahun, dengan susah payah mewawancarai puluhan budak, mempertaruhkan hidup mereka melakukan pelacakan seluruh proses hasil tangkapan ikan dan udang, dari penangkapan hingga pengiriman ke Asia, Eropa dan Amerika, akhirnya berhasil menyelesaikan sekelompok laporan khusus tentang industri berdarah “Seafood from Slaves.”

Keterangan foto: Team wartawan peraih Pulitzer Prize dari kantor berita AP yang menginvestigasi ‘seafood hasil tangkapan para budak’ berpose di kantin the George Polk Awards New York pada 8 April lalu. Dari kiri: Martha Mendoza, Robin McDowell, Esther Htusan dan Margie Mason. (AP Photo/Richard Drew)
Keterangan foto: Team wartawan peraih Pulitzer Prize dari kantor berita AP yang menginvestigasi ‘seafood hasil tangkapan para budak’ berpose di kantin the George Polk Awards New York pada 8 April lalu. Dari kiri: Martha Mendoza, Robin McDowell, Esther Htusan dan Margie Mason. (AP Photo/Richard Drew)

Setelah laporan khusus diterbitkan, timbul reaksi sangat keras. Departemen Luar Negeri AS meminta pemerintah Myanmar tampil menjemput pulang budak nelayan Myanmar. Anggota senat AS membuka sidang dengar pendapat untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah Thailand. Kantor berita AP langsung menghubungi organisasi internasional untuk migrasi serta pemerintah Thailand dan Indonesia, akhirnya berturut-turut telah dibebaskan 2000 lebih budak dari pulau Benjina pulang ke kampung-halaman mereka masing-masing. Laporan itu juga mengungkap kebocoran pada sektor pabean dan perdagangan samudra AS, sehingga pemerintah AS dan berbagai negara Eropa mempertimbangkan untuk merevisi kembali perundang-undangan mereka.

Para jurnalis kantor berita AP yang pemberani dan berkeadilan dengan laporan faktanya itu telah berhasil menyelamatkan 2000 orang yang bernasib tragis, juga membuat kejahatan terungkap dengan benderang, memperingatkan untuk ke depannya, menunaikan dengan baik tugas dan tanggung-jawab media, sangat layak sekali meraih penghargaan Pulitzer Prize tersebut.

“Seafood from Slaves” membuat banyak netter di daratan Tiongkok langsung teringat pada tenaga kerja petani. Tentu saja budak-budak nelayan itu dibandingkan dengan pekerja petani di daratan Tiongkok kondisi yang dihadapi lebih menyeramkan, namun perlu diketahui, tidak hanya “Seafood from Slaves,” beberapa tahun belakangan ini di kalangan internasional sering tersebar “Surat minta pertolongan.” Juga menyingkap suatu kejahatan penganiayaan HAM, masyarakat tidak boleh meremehkannya, karena selain ada “Seafood from Slaves”, juga ada “Kaus kaki berdarah”, “Gaun berdarah”, “Kerajinan tangan berdarah.”

Salah satu contoh, Daily Mail Inggris pernah melaporkan, seorang pelanggan toko berantai Primark, di dalam kaus kaki yang baru dia beli terselip sebuah surat beraksara Tionghoa. Penulis Ding Yankun dari provinsi Anhui Tiongkok, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena melaporkan korupsi anggota kepolisian, hingga dipenjara di ruang tahanan kabupaten Lingbi. Di sana ia mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk, dipaksa bekerja membuat kaus kaki, sehingga menyelipkan surat untuk minta pertolongan.

Beberapa tahun belakangan ini, sering ditemukan surat minta pertolongan dari penjara di daratan Tiongkok yang telah dilaporkan secara luas oleh media internasional berbagai negara antara lain New York Times dan CNN. Ada yang berjudul “SOS SOS SOS” dari tahanan di penjara Xiangnan provinsi Hubei Tiongkok, surat permintaan tolong diselipkan di dalam pakaian wanita. Di dalam pakaian bawah wanita itu telah ditemukan sehelai kertas yang ditulis dalam bahasa Inggris yang berbunyi “dipaksa bekerja dalam jangka waktu panjang hingga kehabisan tenaga”, “di pabrik kerja paksa yang melecehkan martabat manusia” dan lain-lain.

Juga di dalam sebuah produk souvenir Halloween ditemukan surat permintaan tolong dalam bahasa Inggris, tertera penulis anonim praktisi Falun Gong yang dipenjara di kamp kerja paksa Ma San Jia ruang II regu 8, kota Shenyang, provinsi Liaoning Tiongkok, dan lain-lain.

Surat-surat tersebut telah mengungkap terhukum yang dipenjara, dipaksa bekerja secara ilegal di dalam penjara RRT (termasuk sejumlah besar praktisi Falun Gong yang tidak bersalah), memaksa mereka melakukan kerja berat, kondisi tragis yang menimpa mereka, makan tidak kenyang, tidur di tempat tidak layak dan luka dalam pekerjaan tidak mendapatkan pelayanan pengobatan. Tidak dibayar, bahkan sering dihukum badan, perlakuan pelecehan bahkan disiksa, tidak ada bedanya dengan budak. Seluruh surat permintaan pertolongan menyerukan masyarakat internasional mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Kini jaringan internet telah sangat maju, di dalam negeri RRT sendiri sebagian masyarakat seharusnya juga telah mendengar perihal surat minta pertolongan SOS itu. Namun mengapa media di daratan Tiongkok selalu berdiam seribu bahasa?

Mengapa tidak melakukan investigasi demi membuktikan tuduhan atas kekejaman di dalam penjara, pemaksaan pengambilan darah untuk pemeriksaan kondisi tubuh untuk pengambilan organ secara hidup apakah benar?

Berhubung tekanan dari sistem otoriter, kediktatoran Partai Komunis Tiongkok/ PKT, kebebasan dan rasa keadilan media jurnalistik di daratan Tiongkok tercekik, menghadapi perbuatan menginjak-injak HAM serius oleh PKT hanya bisa bungkam, tidak berani menyentuh, ini merupakan kejahatan dari sistem pemerintahan, juga merupakan aib dari para jurnalis yang berada di bawah pengendalian PKT. (tys/whs/rmat)

Share

Video Popular