JAKARTA – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow menilai fositif adanya usulan DPR dan pemerintah dalam revisi UU Pilkada untuk menambah kewenangan lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga tunggal yang berwewenang menyelesaikan sengketa administrasi dalam Pilkada.

“Saya kira usulan ini cukup simpatik dan bisa menjadi salah satu solusi bagi persoalan sengketa administrasi pemilihan yang dalam Pilkada Serentak lalu banyak menimbulkan persoalan lain,” ujar Jeirry dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Menurut Jeirry,  gagasan menjadi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu menjadi solutif dikarenakan Pertama, gagasan ini bisa menjadi solusi terhdap persoalan proses sengketa di PTUN yang berlarut-larut lalu mengganggu proses pelaksanaan Pilkada.

Lebih lanjut, Jeirry menuturkan usulan agar sengketa administratif pemilihan diserahkan kewenangannya hanya kepada satu lembaga sudah berlangsung sejak lama. Pasalnya, jika diserahkan kepada beberapa lembaga justru menimbulkan masalah baru, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum.

Langkah Kedua, kata Jeirry,  penyelesaian sengketa administratif pemilihan pada prinspnya hanya diserahkan kepada satu lembaga.  Sebab dengan beberapa lembaga, putusannya bisa berbeda dan bahkan bertolak belakang. Sehingga seringkali sulit untuk diimplementasikan atau dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Ketiga, lanjut Jeirry, sengketa administrasi pemilihan akan diadili oleh lembaga dan orang yang paham tentang Pilkada Serentak. Sehingga proses pengadilan pun akan berlangsung dalam kerangka hukum pemilu. Jika kemudia ditemukan adanya soal d iluar kerangka hukum pemilu, maka bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku namun putusan tentang tak boleh mengintervensi proses dan hasil Pilkada.

Namun demikian, ujar Jeirry,  sebelum diserahkan kewenangannya kepada Bawaslu/Panwas, harus ada penilaian dan evaluasi kelembagaan Bawaslu/Panwas.langkah ini dilakukan  agar penambahan kewenangan tak memberatkan lembaga ini yang bisa berakibat lembaga tersebut tak bisa efektif menjalankan fungsi. Hal ini penting sebab kinerja lembaga Bawaslu masih belum cukup memuaskan.

“Jadi memang harus lebih hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak malah menimbulkan persoalan baru,” imbuhnya. (asr)

Share

Video Popular