JAKARTA –  Presiden diminta segera umumkan Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir yang terjadi pada 12 tahun silam. Tuntutan ini disampaikan oleh istri almarhum Munir, Suicwati dan KontrS. Munir Said Thalib meninggal dunia pada 7 September 2004.

Bersamaan itu, istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati dan KontraS  mendaftarkan permohonan sengketa permohonan informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Dalam permohonannya, Suciwati meminta KIP untuk memutuskan, Pertama  bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat.

Materi permohonan sengketa meminta KIP memutuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan TPF Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

Sebelumnya KontraS bersama Suciwati, istri almarhum Munir, mengajukan permohonan informasi pada 17 Februari 2016 kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Namun Kemensesneg, pada 1 Maret 2016, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki dan menguasai laporan hasil penyelidikan TPF Munir. Bahkan Kemensesneg dalam tanggapannya pada 14 April 2016 menambahkan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan laporan hasil penyelidikan TPF Munir tersebut.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras Yati Andriani mengatakan pernyataan Kemensesneg sulit untuk diterima, sebab TPF Munir dibentuk secara resmi oleh Presiden RI dan pelaksanaan kegiatan operasionalnya diurus oleh Kemensesneg. Maka dari itu, pernyataan Kemensesneg menunjukkan ketidakseriusan dan keengganan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus Munir.

Menurut KontraS, hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan harapan publik terkait penyelesaian kasus Munir. Di dalam petisi di Change.org, sudah terkumpul 11 ribu lebih dukungan masyarakat yang  mendesak Pemerintah RI membuka dokumen hasil penyelidikan TPF Munir dan penuntasan kasus Munir.

Sebagaima dapat dilihat dalam tautan https://www.change.org/p/pak-jokowi-do2-pak-jk-tuntaskan-ujian-sejarah-bangsa-pak-sbyudhoyono-10thnmunir Presiden RI tidak boleh mengabaikan desakan tersebut, sebab desakan dan partisipasi tersebut dijamin dalam Pasal 100 UU No 39 tahun 1999 Bahwa setiap orang berhak untuk berpartipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. (asr)

Share

Video Popular