JAKARTA – Pemerintah secara lugas membantah bahwa negara mengeluarkan dana untuk membayar tebusan yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf terkait pembebasan 10 ABK WNI yang disandera. Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet menyebut bahwa upaya pembebasan itu upaya pemerintah dengan keterlibatan banyak pihak.

“Bahwa pertanyaannya ada tebusan atau tidak, kami sampaikan nggak,” kata Pramono kepada wartawan di Istana Negara dikutip situs Setkab, Senin (2/5/2016).

Pramono  menyebut memang mengetahui tentang isu yang berkembang simpang siur di tengah masyarakat termasuk soal pembayaran tebusan. Menurut dia, pemerintah sejatinya lebih mengetahui proses pembebasan sandera. Pramono tak menampik adanya keterlibatan banyak pihak terkait proses pembebasan sandera.

Tak hanya itu, Pramono juga mengamini sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik kapal Brahma-12 yang mana ABK kapal itu disandera bahwa tak ada proses pembayaran tebusan. Walaupun sebelumya kelompok milisi ini sudah meminta tebusan Rp 14 miliar atau 50 juta peso sebagaimana yang diminta kelompok ini.

Hal sama diungkapkan Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Luhut Binsar Pandjaitan soal pembayaran tebusan. Luhut menegaskan hingga saat ini pemerintah tidak akan pernah mengklaim bahwa pemerintah membayar tebusan.

Menurut Luhut, soal adanya kabar membayar tebusan, dia menilak berkomentar atau menduga-duga soal adanya pembayaran tebusan. Dia melempar urusan ini kepada pihak perusahaan tempat awak kapal itu bekerja, namun demikian Luhut menekankan pemerintah tak pernah sama sekali untuk membayat tebusan. “Pemerintah tak pernah melakukan itu,” kata Luhut.

Isu soal pembayaran tebusan dilontaran oleh media di Filipina seperti philstar.com dan inquirer.net. Media-media di Filipina meyakini bahwa ada uang tebusan yang dibayar apalagi dengan asumsi bahwa selama ini kemungkinan pembebasan sandera tanpa tebusan tak pernah dilakukan Abu Sayyaf. Sebelumnya, sandera asal Kanada tewas dipenggal karena tebusan 300 juta Peso tak kunjung dibayar. (asr)

Share

Video Popular