JAKARTA – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan pihak kepolisian akan mencoba menerapkan UU Nomor 27 Tahun 1999 yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara terkait maraknya peredaran simbol palu arit yang diketahui identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Kita akan terapkan Undang-Undang itu,” ujar Badrodin di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (9/5/2016). Belum lama ini marak terjadinya warga yang diketahui mengenai kostum palu arit di sejumlah daerah serta adanya penggerebekan di pusat pertokoan di Jakarta yang menyimpan kaos warna merah itu.

Menurut Kapolri memperlihatkan simbol palu arit melanggar UU Nomor 27 Tahun 1999 karena turut menyebarkan paham ideologi Komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang dilarang oleh negara.  Oleh karena itu, penerapan UU tersebut sama halnya melarang seseorang mengajarkan dan mempublikasikan paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Kapolri menjelaskan penerapan atas pidana yang dilakukan terhadap pelaku penyebaran paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme tergantung jika memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU. Persyaratan yang dimaksud, lanjut Kapolri, jika memenuhi kriteria di tempat umum dan melawan hukum.

Namun demikian, Kapolri menegaskan tak sepenuhnya adanya pelarangan penyebaran paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme (KML). Pengecualian itu, lanjut Kapolri, sebagaimana layaknya dunia akademik dan sesi diskusi. Sama halnya ketika dilaksanakan pada sebuah simposium, namun demikian tentunya harus memiliki izin resmi.

Kapolri menegaskan tak bermaksud berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh aparat kepolisian baru-baru ini. Pihak kepolisian terkait hal ini hanya mengkonfirmasi terkait adanya dugaan penyebaran paham KLM di balik maraknya peredaran dan penyebaran simbol identik dengan PKI. Meski demikian, Kapolri tak menampik nantinya diperlukan peranan ahli untuk mengetahui sepenuhnya simbol-simbol tersebut identik dengan ideologi KLM.

Sebagaiman dicantum dalam UU RI NOMOR 27 TAHUN 1999 Tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dinyatakan bahwa paham dan ajaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pidana yang ditentukan dalam UU tersebut beragam mulai kurungan pidana 12 tahun, 15 tahun hingga 20 tahun. Bentuk pelanggaran yang diatur mulai menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya serta mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya  berasaskan ajaran Komunismc/Marxisme Leninisme atau dalam segala.

UU Nomor 27 Tahun 1999 juga mengatur hal yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. (asr)

 

Share

Video Popular