JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR. RUU ini pada dasarnya sudah dibahas sejak lama dan tak berkaitan sama sekali dengan Perppu Kebiri yang akan diterapkan oleh pemerintah.

“RUU ini sudah panjang sejarahnya sekitar 5 tahun lalu, jadi bukan reaksi dari Perppu kebiri atau hukuman mati,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Sejatinya, Komnas Perempuan sejak oktober lalu sudah membuat perrnyataan sikap kepada publik bahwa tidak seharusnya ada kebijakan selain RUU PKS. Terkait hal ini Komnas Perempuan mendorong Presiden Jokowi untuk menyikap kekerasan seksual dengan menyentuh akar persoalan apalagi masalah pemberian hukuman kebiri tidak menjawab penyelesaian kejahatan seksual.

Menurut Yuniyanti, Komnas Perempuan menilai perlakuan kekerasan seksual pada dasarnya berkaitan pada relasi kuasa serta akar masalah yang beragam sepeerti pelaku diberikan hukuman ringan dan sisitem pencegahan tak komprhensif. Yunianti mencontohkan tentang anak-anak yang tak diberi pelajaran tentang HAM yang tak boleh dirampas oleh pihak manapun.

Bahkan, lanjutnya, fakta mengejutkan yang ditemukan oleh Komnas Perempuan adalah pelaku adalah orang terdidik. Temuan ini menunjukkan ada sistem pendidikan yang salah yang dialami oleh pengenyam bangku pendidikan.  Bahkan soal  penyebab dikarenakan,  miras bukan akar persoalan di samping itu bisa dilihat sudah sedemikian banyak Perda tentang Miras yang sudah diberlakuakan di daerah.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasa Seksual harus segara diselesaikan dan menjadi prioritas pemerintah. Akan tetapi Presiden Joko Widodo sudah merencanakan untuk menyegerakan pemberlakuan Perppu Kebiri.

Berikut Poin RUU PKS :

  1. Bentuk-bentuk kasus Kekerasan Seksual, tidak semata perkosaan, tapi meliputi juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual,  pemaksaan perkawinan, pemaksaan  sterilisasi,  pemaksaan prostitusi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan lain-lain
  2. Prinsip penghukuman yang mendidik, menjerakan, manusiawi dan tidak merendahkan martabat, juga yang memenuhi rasa keadilan korban dan cegah keberulangan. Adapun bentuk pidana ini beragam dan memiliki gradasi dari setiap bentuk Kekerasan Seksual, yang meliputi: pemasyarakatan (yang lebih berat dari KUHP), rehabilitasi pelaku (khususnya anak), dan restitusi terhadap korban (yang dibebankan kepada pelaku  dan jika pelaku tidak mampu dibebankan kepada negara). Pidana tambahan meliputi juga pemulihan nama baik, sanksi administratif dan denda (jika ada pelibatan institusi pemerintah/ atau lembaga/ perusahaan). Dalam Pemidanaan diberlakukan pemberatan jika dilakukan oleh orang tua, para tokoh masyarakat, pejabat negara dan aparat hukum, dan jika dilakukan terhadap anak, perempuan hamil dan penyandang disabilitas serta dilakukan secara gang rape;
  3.  Mensyaratkan adanya perubahan mendasar pada sistem pembuktian yang lebih memudahkan dan tidak membebankan/memvictimisasi korban. Sistem ini seperti: satu saksi dianggap saksi dengan didukung bukti lainnya, pemeriksaan dimungkinkan dengan tidak menghadirkan korban tetapi dengan sistem yang lebih ramah pada korban. Beban pembuktian ada pada penyidik dan pelaku bila menyangkal laporan korban;
  4.  Bersandar pada hak korban yang meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan pengadilan dan pemulihan secara komprehensif. Misalnya untuk penanganan dengan pendampingan psikis, hukum, ekonom dan sosial. Perlindungan meliputi: perlindungan dari ancaman para pelaku, keluarga dan kelompok atas kasus yang dilaporkan dan supaya kasus tidak berulang. Pemulihan ekonomi, fisik, sosial dan psikis. Hak ini tidak juga mencakup keluarga (khususnya jika korban adalah tulang punggung keluarga dan atau keluarga tidak mampu);
  5. Perubahan penting dalam hukum acara yang memudahkan dan memberikan akses keadilan bagi korban dengan mengindentifikasi kebutuhan korban sejak pelaporan, pendampingan dan koordinasi antar penegak hukum dan lintas layanan lainnya. Sistem pelayanan korban yang terkoordinasi di tingkat medis, psikis, dan hukum, termasuk di kepolisian, jaksa dan hakim. Dengan sistem ini mewajibkan aparat penegak hukum senantiasa mengindentifikasi kebutuhan korban dan memenuhi hak-hak korban;
  6. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai lex specialis sangat berkepentingan melindungi korban dimana undang-undang pidana lainnya tidak mengatur mengenai hak dan kepentingan korban Kekerasan Seksual. Terlebih korban seksual adalah perempuan dan anak perempuan yang paling rentan mengalaminya. Melihat fakta-fakta Kekerasan Seksual yang sudah tidak bisa ditolerir lagi dan kasusnya terus meningkat, di mana   RUU Penghapusan Kekerasan Seksual posisinya masih dalam list Prolegnas tambahan 2016.

Persoalan mendesak RUU PKS, maka Komnas Perempuan mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk membuat pensikapan dan langkah komprehensif :

  1. Darurat kekerasan seksual bukan hanya pada anak, tetapi juga kepada perempuan. Kekerasan Seksual sebagai extraordinary crime juga berlaku untuk anak dan perempuan.
  2. Mengkosolidasikan menteri dan kementerian agar tidak mengeluarkan sikap, kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi, antara lain gagasan penghukuman kebiri dan hukuman mati sebagai penghukuman harus diganti dengan gagasan penghukuman yang lebih menyelesaikan akar masalah.
  3. Membuat surat untuk mendukung dan mendorong percepatan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan seksual sebagai prioritas. (asr)

Share

Video Popular