JAKARTA –   Komitmen Pemerintah menjaga perdagangan kayu legal membuahkan hasil. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan skema lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bagi semua ekspor produk kayu Indonesia ke-28 negara di Uni Eropa.

Prestasi ini diklaim  merupakan hasil kerja keras dan komitmen Pemerintah selama lebih dari 15 tahun dalam mempromosikan sekaligus meningkatkan keberterimaan ekspor produk kayu legal Indonesia ke mancanegara.

Hal  ini  diungkapkan  Menteri  Perdagangan  Thomas  Lembong  pada  Konferensi  Pers  Bersama dengan   Menteri   Lingkungan   Hidup   dan   Kehutanan,   Menteri   Luar   Negeri,   dan   Menteri Perindustrian di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Kamis (12/5/2016).

Sebagai negeri pertama di dunia yang meraih lisensi FLEGT sempat terungkap pada Pernyataan Bersama antara Presiden RI, Joko Widodo, dan Presiden Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, di Brussels, 21 April 2016 lalu. Lisensi FLEGT merupakan lisensi tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan dari Uni Eropa.

Skema  lisensi  FLEGT  dari   Uni  Eropa  itu  juga  diinisiasi  oleh  terbitnya  peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Perubahan atas Permendag 89/M- DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, tanggal 15 April 2016.

Kebijakan tersebut merupakan respons Pemerintah terhadap dinamika perdagangan kayu dunia yang menuntut  produk bersertifikat legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Dengan terbitnya peraturan ini, maka dokumen V-legal kini bersifat wajib/mandatory untuk para pelaku usaha dari hulu sampai hilir jika ingin mengekspor produknya. Sebelumnya, produk kayu yang digunakan tidak wajib memiliki dokumen V-Legal sebagai syarat dokumen kepabeanan.

“Ekspor Produk Industri Kehutanan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang dapat membuktikan bahwa produk kayu Indonesia yang diproduksi, diolah, dan diperdagangkan sesuai dengan  komitmen  Pemerintah  dalam  memberantas  pembalakan  liar  serta  memperbaiki  tata kelola usaha dan perdagangan produk industri kehutanan,” imbuh Mendag.

Dokumen V-Legal merupakan bagian dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk kayu yang dieskpor memenuhi persyaratan legalitas dan kelestarian. Permendag Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 mewajibkan ekspor produk furnitur dan kerajinan kayu dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Produk industri kehutanan merupakan salah satu produk unggulan ekspor nasional yang memberikan kontribusi dengan tren yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir sebesar 2%. Nilai ekspor produk industri kehutanan tercatat sebesar USD 10,6 miliar pada tahun 2015, atau 8% dari total ekspor nonmigas Indonesia. (asr)

 

Share

Video Popular