JAKARTA – Penindakan oleh sejumlah aparat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan komunisme bertujuan untuk keamanan negara. Apalagi, sikap penanganan yang dilakukan oleh aparat sudah sesuai dengan Undang-Undang serta Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentangan pelarangan ideologi komunis.

Hal demikian disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kepada wartawan saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta pada akhir pekan lalu, Jumat (13/5/2016).

“Jadi semua yang dilaksanakan adalah sesuai undang-undang, enggak ngarang,” kata Mantan Kepala Staf TNI AD itu.

Menhan menuturkan sebagai Menteri Pertahanan tidak ingin terjadi kekisruhan di dalam negri, apalagi perkelahian dan pertumpahan darah. Menteri Ryamizard kembali menegaskan penindakan aparat terhadap perihal berkaitan komunisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ryamizard menegaskan sikap yang diambil aparat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Bahkan Ryamizard menuturkan sikap aparat tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 107 a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana menyebutkan bahwa barangsiapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana penjara paling lama 12 tahun.

Sedangkan pada aturan lainnya pada Pasal 107 b UU itu menyebut bahwa barangsiapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dari atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 20 tahun.

Menteri Ryamizard mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung bangsa Indonesia selalu damai dengan cara tak memojokkan. Apalagi sudah ada ketentuan bagi negara untuk melarang komunisme dan perkembangannya. Tak hanya itu, Ryamizard meminta masyarakat tak mengungkit kembali kejadian lalu yang hanya berujung sebagai provokasi.

“Kalau hukum di Indonesia melarang, ya tidak usah melakukan itu. Kalau mengharuskan, ya kita lakukan. Kalau hidup di negara hukum, ya dukunglah hukum itu,” ujar Ryamizard.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga menegaskan pihak kepolisian akan mencoba menerapkan UU Nomor 27 Tahun 1999 yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara terkait maraknya peredaran simbol palu arit yang diketahui identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Kapolri memperlihatkan simbol palu arit melanggar UU Nomor 27 Tahun 1999 karena turut menyebarkan paham ideologi Komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang dilarang oleh negara.  Oleh karena itu, penerapan UU tersebut sama halnya melarang seseorang mengajarkan dan mempublikasikan paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. (asr)

Share

Video Popular