JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Banten, pada Selasa-Rabu 17-18 Mei 2016 di Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dengan disaksikan Gubernur Banten Rano Karno.

Para peserta terdiri dari 8 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya di wilayah Provinsi Banten. Ke-8 daerah tersebut terdiri dari empat kota dan empat kabupaten, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

Selain itu, para peserta juga terdiri dari para pimpinan legislatif di provinsi itu, yakni Ketua DPRD Prov Banten serta 8 ketua DPRD dari masing-masing kota dan kabupaten.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas. Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas.

Lebih jauh Laode menjelaskan workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.

“KPK berharap dari workshop ini mampu menginspirasi para pemimpin daerah untuk membangun daerahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, kita tahu keteladanan para pemimpin mampu menjadi salah satu faktor kunci perubahan yang lebih baik,” katanya.

Laode juga mengapresiasi Pemprov Banten yang memiliki itikad dan komitmen dalam membangun integritas bagi kepala daerahnya agar terhindar dari kejahatan korupsi. “Saya berharap, para kepala daerah bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan amanah dan integritas tinggi sehingga akan terjadi perbaikan di Banten,” katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Koordinasi Supervisi Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi yang dilakukan pada Provinsi Banten. Wilayah ini merupakan salah satu dari enam provinsi yang didampingi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui bidang pencegahan. Di sini, KPK mendorong para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Provinsi Banten, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel. (asr)

Share

Video Popular