Oleh Zhang Dun

Para petugas instansi keamanan Tiongkok bertindak di luar hukum sudah tidak asing lagi di mata masyarakat Tiongkok. Presiden Xi Jinping dalam pertemuan darurat yang diadakan pada Jumat (20/5/2016) telah menetapkan sejumlah poin demi memperbaiki kondisi ini.

Dalam pertemuan ke 24 dengan seluruh anggota Tim Reformasi Secara Mendalam pada Jumat (20/5/2016) itu, Xi Jinping menegaskan perlunya seluruh  aparat penegak hukum yang bertugas di instansi keamanan dan ketertiban umum untuk segera membenahi standarisasi, spesialisasi bagi anggotanya dalam melakukan tugas-tugas rutin. Selain itu memperbaiki kredibilitas aparat penegak hukum dan hal-hal lainnya, agar masyarakat bisa merasa adanya keadilan.

Pada kesempatan itu pula, Xi Jinping mengesahkan Pembenahan Tata Tertib Terkait Penegakan Hukum Instansi Keamanan dan Ketertiban Umum yang Diusulkan oleh Tim Pusat Reformasi Secara Menyeluruh, disingkat ‘Usulan’. Xi Jinping juga meminta semua pihak untuk mempelajarinya secara serius agar perbaikan dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Menteri Departemen Keamanan dan Ketertiban Umum Tiongkok Guo Shengkun dalam rapatnya pada Sabtu (21/5/2016)  dengan anggota memberikan instruksi kepada jajarannya terkait untuk secara sungguh-sungguh mempelajari  ‘Usulan’ dan mengimplimentasikannya dalam waktu singkat.

New York Times berbahasa Mandarin baru-baru ini menyebutkan bahwa anggota instansi Keamanan dan Ketertiban Umum Tiongkok melakukan tindak kekerasan dalam tugas sudah tidak aneh lagi karena terlalu sering terjadi. Masyarakat biasanya menyebut mereka itu sebagai para bandit dan mengatakan bahwa tidak ada polisi di negara ini kecuali para bandit.

Dunia luar beranggapan bahwa munculnya begitu banyak kasus bandit di Tiongkok itu tidak terlepas dari tidak berjalannya hukum karena memang sengaja dilakukan oleh Jiang Zemin agar ia bisa lebih leluasa dalam menindas Falun Gong dan menganiaya praktisi, mencari keuntungan  materi dari penjualan organ hidup praktisi.

Beberapa tahun belakangan, tindakan keji itu sudah digunakan untuk menghadapi aktivis Tiongkok yang pro demokrasi, para pembangkang dan para warga yang menyampaikan surat petisi.

Aktivis demokrasi Tiongkok yang tinggal di luar negeri, Tang Baiqiao berpendapat bahwa kehancuran sistem hukum di Tiongkok itu terjadi setelah Jiang Zemin mengeluarkan instruksi penindasan terhadap Falun Gong. Akibatnya seluruh rakyat Tiongkok yang menderita. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular