JAKARTA – Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengatakan Perppu Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak yang baru saja diubah pada tahun 2015, menunjukkan sikap reaktif dan parsial pemerintah terhadap penanganan kejahatan seksual yang seharusnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan terukur. Tak seperti pada saat ini, pemerintah dinilai seakan emosional menanggapai kritik masyarakat atas kejahatan seksual yang meluas.

“Pemerintah terkesan baru menyadari pentingnya penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan seksual, padahal kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan telah lama terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” kata Azriana dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Menurut Azriana, Komnas Perempuan sudah menyampaikan bahwa setiap 2 jam, ada 3 perempuan termasuk anak perempuan menjadi korban kejahatan seksual sejak 2013, bahkan Presiden RI sudah mencanangkan Darurat Kekerasan Seksual Anak sejak tahun 2014.  Sayangnya data ini tidak menjadi pertimbangan ketika adanya Perubahan UU Perlindungan Anak dilakukan pada  2015, sehingga harus dilakukan perubahan lagi pada 2016 melalui Perppu.

Komnas Perempuan keberatan terhadap pembedaan respon atas Kekerasan Seksual terhadap anak dengan respon terhadap perempuan, yang memberi kesan satu tidak lebih penting dari lainnya. Padahal kerentanan perempuan terhadap perkosaan sama dengan kerentanan anak, dan dampak perkosaan terhadap perempuan tidak kalah buruknya dengan dampak perkosaan terhadap anak, karena masih adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang menimpa perempuan Indonesia baik dewasa maupun anak.

Catatan Komnas Perempuan,  program aksi komitmen kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala pada saat pertama kali dilantik menjadi presiden, terdapat pernyataan yang berkaitan dengan masalah Kekerasan Seksual yaitu bagaimana mengefektifkan pelaksanaan semua Undang Undang  untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan.

Langkah lainnya dalam program Jokowi-JK dalam menuntaskan kekerasan terhadap perempuan adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif,  termasuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Seharusnya penanganan yang luar biasa untuk kejahatan luar biasa  dapat diletakkan dalam kerangka ini.

Untuk itu Komnas Perempuan berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menimbang kembali pemberlakuan Perppu tersebut berdasarkan masukan dari berbagai pihak, dan mensegerakan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai payung hukum yang akan melindungi perempuan dan anak Indonesia dari Kekerasan Seksual serta memberikan keadilan bagi korban. (asr)

Share

Video Popular