JAKARTA –  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku Kekerasan Seksual dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengatakan pemberlakuan Perppu tersebut  terutama bersamaan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan termasuk hukuman mati dan kebiri.

Menurut Azriana, pemberatan hukuman dalam bentuk Kebiri juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, karena sesuai ketentuan Perppu bahwa pemberatan hukuman dilakukan setelah menjalani hukuman pokok. Sementara sejauh ini tidak banyak kasus Kekerasan Seksual yang sampai ke proses peradilan dan mendapatkan sanksi hukum maksimal.

“Komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa pemberlakuan Perppu yang berisi pemberatan hukuman ini hanya semata-mata untuk merespon desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan keroposnya penegakan hukum yang ada di Indonesia,” ujarnya dalam pesan tertulis diterima Erabaru.net, Kamis (26/5/2016).

Komnas Perempuan menegaskan penerbitan Perppu ini justru menunjukkan cara pandang negara terhadap persoalan Kekerasan Seksual yang sudah lama terjadi, hanya sebagai persoalan penjeraan pelaku semata.  Sementara faktor lain, seperti aspek yang menjadi penyebab perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan, aspek pencegahan, pelayanan yang prima terhadap korban dan pemulihan tidak mendapat perhatian.

Dalam pandangan Komnas Perempuan, yang dibutuhkan untuk menjerakan pelaku Kekerasan Seksual saat ini adalah penegakan hukum yang serius, bebas mafia dengan memastikan penerapan hukuman maksimal bagi pelaku. Hal demikian sebagaimana yang telah diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan kerap terjadi.

Azriana menuturkan, penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa, bisa berlangsung dalam waktu cepat dengan mengoptimalkan penerapan hukum yang sudah ada  termasuk hukuman seumur hidup kepada pelaku.

Bagi komnas Perempuan, selanjutnya pada saat yang bersamaan memastikan seluruh kebijakan yang telah ada, untuk pemulihan korban dapat berjalan dalam waktu yang cepat, tepat dan mudah, termasuk dalam hal ini menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan. (asr)

Share

Video Popular