JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

“Hasil dari kebijakan tiga pilar KKP sudah terlihat secara signifikan”, ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti saat menyampaikan arahan dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rateknis) KKP Tahun 2016, di Kantor KKP, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Hal itu menurut Susi dapat terlihat dari meningkatnya hasil tangkapan nelayan tradisional dan melimpahnya ikan yang didaratkan. Produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berbasis kapal lokal naik 99,14 persen dari tahun 2014 ke 2015. Pertumbuhan PDB Perikanan sepanjang tahun 2015 selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan PDB kelompok Pertanian dan PDB Nasional.

Dalam arahannya Susi juga mengatakan, kebijakan reformasi penganggaran yang sudah dilakukan KKP mulai tahun 2016. KKP memberikan porsi 80 persen dari anggarannya untuk kepentingan stakeholders.  Selain itu Menteri Susi menghimbau agar pada Rakernis kali ini dibahas evaluasi pemanfaatan barang yang telah diserahkan pada masyarakat dan Pemda di tahun 2015, sudah sampai sejauh mana efektivitas pemanfaatannya.

Setelah Rakernis selesai dilaksanakan, Susi berharap data yang terhimpun dapat di up-load di website sehingga publik bisa ikut memberikan masukan. Nantinya akan ada tim verifikator yang akan melakukan verifikasi setiap bulan sampai saatnya barang tersebut disalurkan ke masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga menyoroti perbankan. Ia mengharapkan perbankan bisa menurunkan suku bunga pinjaman dan memberikan kelonggaran pada nelayan-nelayan eks cantrang di Pantura, sehingga dapat mengganti alat tangkapnya dengan yang ramah lingkungan.

Rakernis merupakan agenda tahunan yang rutin diadakan KKP, guna merencanakan dan mengoreksi kembali program-program yang belum berjalan dan belum dikawal dengan baik. Dalam Rakernis 2016 juga dilakukan penandatangan kesepakatan bersama antara KKP dgn Perinus, BNP2TKI dan BRI, serta penandatangan perjanjian kinerja antara unit Eselon I KKP dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jambi. (asr)

Share

Video Popular