JAKARTA – Draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dinilai masih belum harmoni serta mengaburkan dengan komitmen kuat Presiden Jokowi untuk melindungi gambut dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kebakaran hutan.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global  mengirimkan surat kepada kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretaris Negara sebagai harapan untuk penyempurnaan.

Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi, mengatakan tertutupnya proses revisi makin memperburuk citra pemerintah tentang konsep pemerintahan yang baik terutama di sektor pengelolaan hutan.

“Pemerintah gagal melihat publik sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan atas hutan. Sementara itu implementasi kebijakan peta tunggal (One Map) yang masih tesendat, makin mengaburkan kemana arah komitmen perlindungan hutan dan gambut Presiden Jokowi,” ujarnya dalam rilis di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Sejak tahun lalu, Presiden Jokowi telah mengumumkan banyak poin penting dari perlindungan gambut yang kemudian menjadi harapan akan terwujudnya perlindungan gambut yang lebih kuat. Termasuk mulai dari perintah untuk tidak lagi memberi izin baru bagi perkebunan sawit, serta pembangunan sekat kanal juga restorasi. Namun sayangnya pada PP yang ada atau rancangan revisi yang beredar  mengaburkan komitmen presiden.

Direktur Forest Watch Indonesia, Bob Purba, mengatakan izin baru tidak lagi diberikan di atas lahan gambut. Namun kerusakan terus berlangsung. PP yang ada tidak menjelaskan bagaimana kawasan gambut yang terlanjur rusak dan terbakar akibat usaha pengeringan gambut melalui kanalisasi oleh perusahaan dapat dipulihkan.

“Perlu rencana perlindungan yang jelas terhadap konsesi-konsesi yang merusak lansekap gambut dengan pendekatan restorasi lansekap ekosistem gambut,” tutur Bob.

Sementara  Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon Nababan, menyatakan mencegah gambut dari kebakaran bukan sesuatu yang sulit bagi masyarakat adat. Abdon menambahkan,  pengetahuan dan praktek-praktek pengelolaan air agar gambut tetap basah merupakan kunci pencegahan kebakaran gambut.

Menurut Abdon, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kawasan restorasi gambut dan seluruh ekosistem gambut di Indonesia merupakan prasyarat penting pencegahan kebakaran dan perlindungan ekosistem gambut yang efektif di Indonesia”

Sedangkan Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo menilai pada saat ini sudah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melindungi kawasan gambut agar tidak dikeringkan dan dirusak.

“Ada banyak agenda yang harus segera dituntaskan, mulai dari penetapan fungsi kawasan ekosistem gambut, membuka seluruh hasil proses pengawasan dan penegakan hukum serta mendorong para pelaku perusakan untuk bertanggungjawab memulihkan ekosistem gambut yang selama ini telah rusak,” pungkas Henri. (asr)

Share

Video Popular