JAKARTA – Meneguhkan ideologi bangsa, falsafah hidup dan garis dasar haluan negara yakni Pancasila sebagai dasar seabgai upaya menolak kebangkitan ideologi marxisme-leninisme/komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal demikian disampaikan Wakil Presiden RI ke-6 selaku pembicara kunci pada simposium nasional “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

“Hari ini kita mengukuhkan kembali dukungan kita sebagai Bangsa terhadap Pancasila, juga menegaskan penolakan secara tegas terhadap ideologi lain yang kandungannya bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yaitu marxisme/leninisme/komunisme dan PKI,” ujar Try Soetrsino.

Menurut Wapres di era Soeharto itu, penegasan kembali penolakan kebangkitan PKI sebagai pertanggungjawaban ideologis. Pasalnya, PKI walaupun sudah dilarang sejak 1966 silam, namun ternyata PKI telah melakukan tiga kali kongres gelapnya secara rahasia di beberapa tempat sejumlah daerah.

Apalagi semangat yang dikandung oleh Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang bermasyarakat majemuk multidimensi serta bertujuan terbentuknya Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai bangsa Indonesia, ujar Try, berkehidupan bernegara telah memilih cara musyarawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah.

Hal musyawarah mufakat, lanjut Try, tentunya bersalahan dengan Marxisme/Leninisme yang dianut oleh PKI berintikan ajaran tentang pertentangan kelas dan negara diktator proletariat. Jika kemudian komunis dapat terbentuk maka akan menindas dan membasmi tanpa ampun golongan lainnya. Bahkan prakteknya, PKI sudah berulang kali melakukan pemberontakan pada 1926 dan pada 1948 serta 1965 terhadap NKRI.

Oleh karena itu, Try Soetrisno menegaskan perhatian terhadap seluruh pihak bahwa Bangsa dan Negara telah memberikan perlakuan yang sah secara yuridis konstitusional baik terhadap ideologi marxisme/leninisme maupun terhadap PKI yang melalui Biro Khususnya telah melakukan makar terhadap keamanan negara. Dengan ketetapan MPR Sementara Nomor TAP XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku dengan ketetapan MPR No TAP-1/MPR/2003 bahwa ideologi marxisme/leninisme/komunisme dan PKI telah dilarang di Indonesia.

Menurut Try, masyarakat Indonesia yang mendukung Pancasila merasa heran ulah pendukung PKI yang menyebar luaskan simbol-simbol komunis. Hingga kini kenyataannya, seluruh eks tokoh, simpatisan, serta keturunan PKI sudah memiliki seluruh haknya secara sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Simposium, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan simposium digelar sebagai langkah untuk mewaspadai dan keprihatinan atas sinyalemen kebangkitan ideologi komunis di Indonesia.  Tak hanya sekedar keprihatinan atas maraknya berkembangnya paham komunis, simposium juga digelar sebagai wadah minimnya keteguhan terhadap Pancasila.

Menurut Kiki, bangsa Indonesia yang majemuk membutuhkan integrasi internal dan melakukan adaptasi internal untuk menjadi bangsa dan negara yang merdeka harus berusaha membina memantapkan kedua butuhan tersebut. Walaupun demikian, ada pihak yang tak ingin agar tetap tak kokoh dengan mengusung berbagai isu untuk memecahbelahkan bangsa yang kuat.

Simposium Bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain” merupakan simposium yang digelar pada 1-2 Juni 2016 di Balai Kartini, Jakarta. Simposium ini dianggap sebagai tandingan terhadap simposium nasional bertajuk ‘Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan” pada Senin (18/4/2016) lalu. (asr)

Share

Video Popular