JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) membantah adanya rencana atau program yang akan melakukan pemangkasan serta pemecatan sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

“Tak ada rencana PHK/pemecatan/dirumahkan bagi PNS, yang benar adalah rencana  rasionalisasi PNS bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta yang kinerja dan disiplinnya buruk sehingga mengganggu pelayanan publik,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, dalam siaran persnya dikutip Senin (6/6/2016).

KemenPANRB menyatakan rasionalisasi PNS tersebut merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS, serta wujud kongkrit dari Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dalam hal ini,  pada area perubahan SDM aparatur (Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015),  yakni untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pada kenyataanya, belanja pegawai dan pensiun/BPP pada APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp. 707 triliun dari total belanja sebesar Rp. 2.093 triliun atau 33,8 %. Angka ini lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa. Apalagi, belanja pegawai dan pensiun/BPP ini, setiap tahunnya cenderung terus meningkat.

Meskipun terus meningkat terkait belanja, sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi.

Catatan KemenPANRB, belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang belanja pegawainya di atas 50 %.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki perimbangan belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai seyogyanya diturunkan sebesar 5 % menjadi dikisaran 28 %.

“Penurunan belanja pegawai tersebut diproyeksikan setara dengan rasionalisasi sekitar 1 juta PNS,” ujar Herman.

Menurut Herman, angka 1 juta tersebut adalah proyeksi berdasarkan asumsi penurunan belanja pegawai, adapun jumlah PNS yang nantinya akan dirasionalisasi tergantung pada hasil pemetaan PNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Bagi KemenPANRB, percepatan penataan PNS merupakan kelanjutan dari inventarisasi kembali PNS melalui PU-PNS, serta analisis jabatan dan beban kerja yang di input melalui e-formasi pada tahun 2015. (asr)

Share

Video Popular