JAKARTA – Para politisi hingga kini masih berpikir keras untuk menyiapkan langkah-langkah yang harus dilalui oleh calon independen atau perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tapi tak semua hasil buah pikiran keras para politisi tersebut bermaksud untuk memuluskan calon independen agar maju dengan leluasa tanpa ada ranjau-ranjau yang ditenggarai akan mengganjal.

Usulan terkini bersamaan tahapan masa persiapan calon independen untuk Pilkada pada 2017 mendatang adalah usulan untuk penyeragaman atau standarisasi formulir calon independen.  Beberapa waktu lalu penyeragaman ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah agar formulir untuk calon independen tak dirancang sendiri oleh tim calon independen.

Fahri yang kini terus memperjuangkan nasibnya setelah dipecat oleh partainya yakni PKS menuturkan penyeragaman formulir pendaftaran sebagai langkah untuk mempemudah kinerja KPU dalam verifikasi faktual. “Karena tak boleh sembarangan orang naik jadi pejabat negara,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Dalam pernyataannya, Fahri membantah untuk menjegal calon independen untuk maju dalam pilkada. Fahri menjelaskan bahwa usulan agar penyeragaman fomulir dimaksudkan untuk penertiban adminstrasi walaupun dipahami untuk memperketat pengawasan. Akan tetapi hal serupa juga dialami oleh parpol yang juga harus melalui verifikasi faktual secara serius.

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompol mempunyai persfektif lain soal usulan Fahri Hamzah. Usulan penyeragaman formulir ini dianggap sebagai upaya penjegalan terhadap Ahok yang kebetulan sudah menyiapkan untuk maju dalam calon independen. Ruhut menilai usulan tersebut tak bisa direalisasikan pada saat ini.

Buah pikiran keras terhadap persyaratan calon independen bukan pertamakalinya mencuat ke publik. Sebelumnya sudah ada rencana untuk menaikan batas ambang dukungan untuk calon perseorangan. Usulan yang beredar di Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu adalah menyiapkan dua opsi yakni 10-15 persen dari DPT atau 15-20 persen dari DPT.

Bahkan isu deparpolisasi beberapa waktu lalu mengemuka secara meluas setelah Ahok memutuskan maju di jalur Independen bersama komunitas Teman Ahok untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Istilah yang berarti meniadakan peranan partai politik ini, pertama kali dilontarkan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menuturkan fenomena perpolitikan pada saat ini justru bukan deparpolisasi tapi tindakan partai yang sudah berada pada posisi menderakyatisasi perpolitikan di Indonesia.

Menurut Ray, partai politik hanya membutuhkan rakyat pada kepentingan tertentu sedangkan rakyat sejatinya dijauhkan dari proses-proses politik. Bahkan bagi Ray, deparpolisasi bisa dipahami sebagai bentuk pemberotakan rakyat terhadap partai politik.  “Kalau bisa tanpa partai, kita tak perlu pakai partai, kalau partainya masih seperti sekarang,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular