Oleh CNA Manila

Seorang anggota parlemen Filipina mengungkapkan bahwa pemerintah Filipina dibawah pimpinan Ridrigo Duterte akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan di Filipina. Hukuman mati akan direalisasikan dalam waktu setahun, dan setelah itu dapat mengeksekusi mati 50 orang terpidana setiap bulannya.

Sementara itu, usia pertanggungjawaban pidana mungkin juga akan diturunkan dari 18 tahun ke 15 tahun. Media Philippine Star mengutip ucapan anggota parlemen Danilo Suarez memberitakan bahwa  Duterte beranggapan, jika sedikitnya 50 orang terpidana narkoba atau penjahat lainnya dapat dihukum mati setiap bulannya, maka efektivitas dalam mengekang kejahatan di Filipina bisa lebih tinggi.

Rodrigo Duterte yang akan dilantik sebagai presiden Filipina pada 30 Juni mendatang pernah berjanji dalam kampanyenya bahwa ia akan membasmi kejahatan di Filipina dalam  waktu 6 bulan.

Danilo Suarez mengatakan, Duterte juga menyampaikan harapan kepada parlemen untuk meloloskan secara hukum permintaan untuk mengembalikan hukuman mati sebelum akhir tahun ini.

Suarez mengatakan, ada anggota parlemen yang mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran guna merenovasi ruang eksekusi dengan suntikan mati, tetapi Duterte menyatakan harapan bahwa pelaksanaan hukuman mati lebih baik dengan menggantung.

Menurut undang-undang yang berlaku sekarang di Filipina, anak di bawah umur jika melakukan kejahatan, maka ia dapat dibebaskan dari hukuman, tetapi ditangani oleh Departemen Sosial untuk konseling psikologi dan perbaikan perilaku. Karena itu, sebagian pengedar narkoba memanfaatkan situasi tersebut, menggunakan anak-anak untuk mengirim barang haram itu.

Seorang warga Taiwan bernama Bai Jifu (60) telah ditikam mati oleh seorang remaja Filipina berusia 16 tahun dengan cara mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumahnya pada 4 Juni sore. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, dan Katolik menentang adanya hukuman mati.

Menteri Kehakiman Filipina yang akan bebas tugas, Emmanuel Caparas menjelaskan, pemerintahan baru nanti memang berhak untuk mengubah kebijakan yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan sejumlah komitmen dan perjanjian internasional tentang HAM yang telah ditandatangani oleh pemerintahan terdahulu. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular