Oleh: Cao Changqing

Membandingkan Insiden Gwangju di Korea Selatan dengan Pembantaian Tiananmen di Tiongkok, bisa dilihat perbedaan dan persamaan latar belakang politik dan situasi perkembangannya di kedua negara. Dari Insiden Gwangju dan Pembantaian Tiananmen terdapat sedikitnya 3 kemiripan. Berikut lanjutan artikel sebelumnya.

Pasca Insiden

Tidak sedikit tokoh gerakan rakyat menuntut Beijing untuk “memulihkan nama baik gerakan 4 Juni Tiananmen.” Tapi seruan ini sendiri sama saja dengan mengakui legalitas rezim PKT dan supremasi kekuasaannya. Meminta rezim yang membantai di Tiananmen untuk merehabilitasi peristiwa itu, pada dasarnya sangat tidak rasional dan kacau moralitasnya, dan dari segi penerapannya juga tidak akan bisa terlaksana. Pembersihan fakta Insiden Gwangju bukan hasil dari seruan perdamaian, namun merupakan diakhirinya suatu pemerintahan diktator, dan hasilnya adalah terbentuknya sistem pemerintahan yang demokratis.

Menurut warga Korea Selatan, jika sistem demokrasi tidak terbentuk, sama sekali tidak akan pernah ada pengungkapan fakta atas Insiden Gwangju. Mereka menitikberatkan pada mengakhiri pemerintahan yang diktator. Seperti Olimpiade Seoul 1988, yang dituntut oleh rakyat Korsel bukan pengungkapan fakta Insiden gwangju, melainkan mengubah konstitusi, menerapkan pemilihan presiden secara langsung, kebebasan berita dan berpendapat, sistem multi partai, pemilu demokrasi, dan waktu itu lebih dari 10 juta warga menandatangani petisi tersebut (waktu itu warga Korsel 40 juta jiwa).

Perbedaan lain yang patut diperhatikan adalah, rakyat Korsel “menuntut” pemerintahnya, dan bukan “meminta.” Sifat dari dua kata ini sama sekali berbeda. Rakyat Tiongkok selama ini hanya bisa meminta, memohon, pemerintah. Dalam peristiwa Tiananmen para pelajar yang berlutut memohon di depan Balai Agung Rakyat, adalah aksi tipikal “memohon” agar partai komunis berbelas kasih.

Sedangkan rakyat Korea Selatan sangat berbeda, mereka menuntut pemerintah (otoriter waktu itu), melawan, menentang. Karena otoriter tidak akan pernah memberi jalan bagi orang yang hanya bisa memohon, apalagi partai komunis, sama sekali tidak pernah tergerak hatinya bila rakyat berlutut dan bersujud. Rakyat Korsel tidak memohon ke diktator, tapi memaksa diktator untuk berubah.

Pengungkapan fakta Insiden Gwangju bukan dilakukan oleh pemerintahan diktator yang menyebabkan terjadinya insiden itu, melainkan justru setelah pemerintah diktator digulingkan, lalu Korea Selatan menjadi pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dan dirampungkan dengan legislasi undang-undang. Sedangkan gerakan 4 Juni Tiananmen di RRT, hingga saat ini belum terlihat kemungkinan akan dibersihkan namanya, karena sampai sekarang yang masih berkuasa adalah partai komunis yang waktu itu membantai rakyatnya!

Selain pola pikir orang Korsel dengan orang RRT yang berbeda, perbedaan penting lainnya adalah pemerintahan kedua negara juga berbeda. Presiden Chun Doo-hwan yang mengakibatkan Insiden Gwangju itu dihukum mati, lalu diubah menjadi penjara seumur hidup. Selama masa hukuman, Chun Doo-hwan mendapat pengampunan dari Presiden Kim Dae-Jung.

Diampuninya Chun Doo-hwan ada alasannya. Pertama adalah, meskipun ia dipaksa untuk melakukan perubahan konstitusi di bawah tekanan demokrasi, setidaknya ia telah menerima tuntutan rakyat untuk melakukan reformasi. Sedangkan diktator RRT seperti Deng Xiaoping dan kawan-kawan, sampai mati pun mereka terus menggunakan tekanan untuk mempertahankan kekuasaan. Menurut informasi, kesimpulan Deng Xiaoping terhadap pengalaman dari Peristiwa Tiananmen adalah, harus membasmi seluruh benih perlawanan dan ketidak-puasan, dan tetap meyakini rezim kekuasaan hanya bisa dipertahankan dengan senjata.

Chun Doo-hwan memenuhi janjinya, setelah 5 tahun masa jabatan, ia mengundurkan diri, dan menyerahkan kekuasaan secara damai kepada presiden baru, lalu ia menyepi ke sebuah kuil di tengah hutan, tidak bersedia menemui siapa pun, melewati masa introspeksi diri secara tertutup selama 2 tahun. Terakhir, ia memohon maaf kepada seluruh rakyat Korea Selatan dan mengakui bahwa Insiden Gwangju adalah kesalahan terbesar sepanjang hidupnya.

Tadinya Chun Doo-Hwan tidak mau mengakuinya, menurutnya banyak pelajar yang ikut serta dalam insiden Gwangju memiliki pikiran haluan kiri yang menuntut Korea Utara dipersatukan, dan mempercayai propaganda partai komunis, bahkan mengambil senjata untuk melawan pasukan pemerintah.

Oleh karena itu ia merasa untuk menjaga stabilitas negara dan ketertiban masyarakat harus mengerahkan kekuatan militer. Kemudian setelah ia memikirkan dengan jernih, dengan mengirim pasukan pemerintah untuk menindas, telah menyebabkan banyaknya korban jiwa, ini adalah pembantaian, ini adalah kesalahan besar. Pengakuan dan penyesalan Chun Doo-hwan juga merupakan salah satu alasan dirinya mendapat pengampunan.

Keterangan foto: Kini di Korea Selatan, tidak ada lagi orang yang mengecam tindakan warga Gwangju pada 1980 itu anarkis, justru dipandang sebagai gerakan demokrasi menentang anarkis (atas). Sebaliknya di Tiongkok, cukup banyak tokoh gerakan rakyat menyerukan anti-anarkis, itu berarti jika Tentara Beijing datang meredam, rakyat tinggal menunggu dibantai saja (bawah).
Keterangan foto: Kini di Korea Selatan, tidak ada lagi orang yang mengecam tindakan warga Gwangju pada 1980 itu anarkis, justru dipandang sebagai gerakan demokrasi menentang anarkis (atas). Sebaliknya di Tiongkok, cukup banyak tokoh gerakan rakyat menyerukan anti-anarkis, itu berarti jika Tentara Beijing datang meredam, rakyat tinggal menunggu dibantai saja (bawah).

Dari sini juga bisa dilihat perbedaan antara Korsel dengan RRT. Betapa pun pemerintahan militerisasi Chun Doo-hwan, pada dasarnya dia bukan komunis, oleh karena itu tidak sekejam pemerintahan ala komunis. Ia sendiri juga tidak seperti Deng Xiaoping dan Jiang Zemin yang mempertahankan kekuasaan mereka tanpa mempedulikan kepentingan negara dan keselamatan rakyat.

Pada dasarnya Chun Doo-hwan masih punya akal sehat, rasa kemanusiaan. Oleh karena itu saat Olimpiade Seoul 1988, meskipun Korsel memiliki presiden yang diktator, tapi masyarakat memiliki ruang bebas yang relatif besar. Waktu itu di Korea Selatan sudah ada para pemimpin dari kaum oposisi Kim Dae-jung, Kim Young-Sam, dan lain-lain, juga sejumlah ormas dan LSM, yang mampu menggelar pawai akbar berskala nasional. Semua itu membutuhkan ruang gerak dan kebebasan masyarakat yang relatif besar.

Sedangkan di RRT, jangankan Peristiwa Tiananmen, sekarang pun partai komunis masih memerintah dengan kekerasan, tidak hanya tidak mengijinkan kaum oposan, bahkan para umat Kristen, Uighur, Tibet, praktisi Falun Gong, ditindas dengan kejam. Kekerasan dan kejaman partai komunis melebihi pemerintahan diktator mana pun.

Berbagai perbedaan ini mengisyaratkan bahwa masih sangat sulit bagi RRT untuk mewujudkan perubahan politik seperti Korea Selatan waktu itu, tentu saja Pembantaian Tiananmen juga tidak akan mendapatkan pengungkapan fakta seperti Insiden Gwangju, perjalanan demokrasi rakyat Tiongkok yang masih harus ditempuh sepertinya masih jauh. (sud/whs/rmat)

TAMAT

Share

Video Popular