JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nantinya akan berkonsutasi dengan DPR dan Pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam revisi UU Pilkada belum lama ini ternyata konsultasi tersebut nantinya bersifat mengikat.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno menilai poin-poin yang cukup mendasar terkait KPU berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terdapat pada Pasal 9 B UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Tentang adanya tambahan kata-kata mengikat dalam konsultasi, maka hal ini dinilai lembaga penyelenggara KPU rawan atas campur tangan politik. “Ini dianggap mengganggu eksistensi KPU,” ujar Sumarno.

Menurut Sumarno, KPU pada dasarnya adalah lembaga yang independen dan netral serta tak terlibat dalam pergulatan politik pada pemilu. Hingga kemudian, ujar Sumarno, adanya perananan legislatif yang terdiri anggota Partai Politik maka dikhawatirkan PKPU nantinya diwarnai dengan konflik kepentingan. Apalagi sebenarnya, lembaga KPU adalah lembaga yang mandiri.

Tak hanya soal independensi, imbuh Sumarno, penambahan pada pasal tersebut justru menunjukkan adanya kemunduran dalam penyelenggaran pemilu. Bahkan menyalahi dalam UUD yang menyebutkan bahwa KPU adalah lembaga yang netral dan independen. Oleh karena itu, adanya peraturan baru ini, justru dinilai mengganggu independensi KPU.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik M. Pratama mengaku kaget atas munculnya ketentuan bahwa sifat konsultasi KPU  nantinya bersifat mengikat. Dia mengatakan sebelumnya hanya mengira bahwa soal revisi hanya terkait dengan pencalonan.

Senada dengan Sumarno, Heroik menuturkan bahwa ketentuan baru ini juga mengganggu azas pemilu yang independen dan bebas nilai. Tapi ketika sudah dalam bentuk konsultasi yang mengikat maka sudah terganggu dari independensi KPU. Padahal sejumlah lembaga independen negara lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Yudisial juga tak melakukan konsultasi dengan DPR dalam menentukan peraturan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan DPR tak menghalangi ketika KPU melakukan judicial review atas revisi UU yang sudah ditetapkan oleh DPR. Namun demikian, Lukman menilai tak etis ketika KPU melakukan gugatan tersebut. Lukman mempersilakan KPU melimpahkan kepada lembaga-lembaga masyarakat atas nama masyarakat. Walaupun pada akhirnya, gugatan yang dilakukan oleh LSM tak menyalahi dari substansi gugatan.

“Saya kira kurang etis, karena Komisi II DPR RI, KPU dan Pemerintah, mitra sejalan dalam konsolidasi demokrasi,” kata Lukman.

Sementara Pengamat komunikasi politik dari Universitas Bengkulu, Lely Arianie, menilai revisi UU Pilkada pada saat ini dipenuhi dengan sejumlah pesan-pesan sejumlah pihak yang mudah diketahui oleh publik secara luas. Pesan-pesan tersebut, ujarnya, bisa dipahami ada pesan sponsor yang berasal dari elit partai politik dan eksekutif.

Menurut Lely, keputusan yang membuat UU yang dilahirkan oleh DPR masih belum menunjukkan kedewasaan berpolitik. Sehingga pada akhirnya keputusan ditentukan dengan perasaan. Oleh karena itu, peranan publik menjadi hal yang penting dalam pembahasan UU. “Membuat Undang-undang tidak boleh berdasarkan perasaan,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular