JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagi macam LSM WALHI, KPA, KontraS, JATAM dan organisasi masyarakat sipil lainnya mengecam tindak kekerasan, arogansi dan ketidak profesionalan aparat kepolisian dalam demo menolak tambang di Bengkulu,  Sabtu (11/6/2016).

Peristiwa kekerasan ini dilakukan aparat kepolisian terhadap warga yang menolak tambang bawah tanah PT. Cipta Buana Seraya (CBS) di Kecamatan Merigi Sakti dan Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu.

Kejadian ini menunjukkan tidak ada perubahan dalam penanganan konflik lingkungan hidup dan agraria di Indonesia oleh negara, yang mengedepankan pendekatan represif. Empat orang warga tertembak dan harus dirawat dirumah sakit.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan, kekerasan terhadap rakyat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik, adalah merupakan penghianatan terhadap Hak Asasi manusia. Hak yang diakui UUD ’45 dan di jamin oleh UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Hidayati, dalam pasal 66 undang-undang tersebut disebutkan, bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Menurut Walhi, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa industri ekstraktive seperti tambang batubara berwatak bukan hanya eksploitatif dan merusak lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, tapi juga berwatak militeristik.

Koordinator KontraS, Haris Azhar menuturkan pada pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil beberapa waktu yang lalu, Kapolri, Jendral Polisi Badrudin Haiti menyampaikan komitmennya bahwa Polri tidak akan lagi terlibat dan memfasilitasi perusahaan yg berkonflik dengang masyarakat, karena selama ini Polisi yang selalu disalahkan.

“Badrodin Haiti juga mengungkapkan bahwa Polri akan mengambil sikap, meminta Instansi terkait untuk menyelesaikan konflik Sumber Daya Alam (SDA) nya,” ungkap Haris dalam rilis di Jakarta, Minggu (12/6/2016).

Iwan Nurdin, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin menyatakan bahwa peristiwa ini menegaskan bahwa konflik agraria dan konflik lingkungan hidup akan terus terjadi, karena Presiden sampai saat ini belum menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan konflik agraria secara sistematis dan struktural.

Pegiat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Ki Bagus mengatakan jika memperhatikan kronologi perjuangan masyarakat dalam menolak pertambangan PT. CBS, bahwa masyarakat telah menempuh cara cara demokratis dan sesuai hukum dalam menyampaikan penolakannya sejak awal tahun ini.

Menurut  JATAM, masyarakat menolak pertambangan karena merampas ruang hidup dan mengancam keselamatan warga. Maka sudah seharusnya aparat kepolisian dapat mengambil tindakan preventif, melakukan komunikasi agar Pemerintah Daerah dapat merespon tuntutan warga.

Oleh karena itu WALHI, KPA, KontraS dan JATAM, mendesak agar kepolisian  menghentikan penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM dalam menangani konflik lingkungan hidup dan SDA/agraria, serta tidak lagi memfasilitasi dan berpihak kepada perusahaan yang berkonflik dengan warga. (asr)

Share

Video Popular