JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah pusat resmi membatalkan sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. Pembatalan terseut dilakukan setelah pemerintah pusat melakukan kajian mendalam atas perda-perda tersebut. Hal demikian disampaikan secara langsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Mengawali pidatonya terkait pembatalan 3.143 Perda, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sebagai bangsa besar Indonesia harus menyiapkan diri sehingga mempunyai kapasitas nasional yang kuat sehingga mempunyai kapasitas nasional. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga menjadi yang tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat.

“Sebagai bangsa yang majemuk kita juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan persatuan di tengah kebhinekaan, dengan toleransi dan persatuan, kita akan semakin kokoh dalam mengahadapi tantangan-tantangan bangsa ke depan,” lanjut Presiden.

Menurut Kepala Negara, sebagai rangka menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh dalam visi, arah tujuan, serta saling berbagi tugas.

Oleh karena itu, atas dasar hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdapat sebanyak 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah. Perda-Perda tersebut, kata Jokowi, dinilai menghambat kapasitas nasional, percepatan pembangunan untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

Presiden Joko Widodo menuturkan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan ribuan  Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut.  Adapun Perda yang dibatalkan tersebut adalah Perda yang berisi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi.

Perda yang menjadi bagian untuk dibatalkan juga Perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, Perda yang menghambat kemudahan berusaha dan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing,” pungkas Presiden Jokowi. (asr)

Share

Video Popular