JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membeberkan bahwa kasus pembeliann lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta tak memiliki unsur melawan hukum atau pidana.

“Penyidik kami tidak menerima dan tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya (soal kasus pembelian lahan Sumber Waras)” kata Ketua KPK, Agus Raharjo dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Hingga kemudian dengan tak ditemukannya unsur melawan hukum, maka kasus sumber waras sudah selesai di KPK. Tak hanya berdasarkan temuan penyidik KPK, kasus ini juga dibandingkan dengan temuan sejumlah ahli dari UGM dan Universitas Indonesia.

Pendapat dari ahli UGM, UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dicocokan dengan temuan dari penyidik KPK. Hingga akhirnya tak ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Menurut Agus,  pendapat ahli tidak seperti hasil audit dari BPK sedangkan pendapat MAPI menemukan adanya selisih tapi tak sebesar yang disebut oleh BPK. Para Ahli juga ada yang berpendapat bahwa terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) tersebut disesuaikan dengan penetapan harga yang terbaru.

Atas hasil kesimpulan KPK terkait penyidikan KPK, selanjutnya penyidikan KPK akan bertemu dengan penyidik BPK diperkirkan sebelum lebaran. KPK juga akan menyampaikan hasil penyidikan tersebut kepada Komisi III DPR RI.

Rapat Komisi III DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. Tak hanya Ketua KPK, Agus Rahardjo, empat pimpinan KPK lainnya yang ikut hadir adalah Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, dan Basaria Panjaitan.

Sebelumnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut adanya kerugian negara dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat. BPK menyebut pembelian lahan ini merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar hingga kemudian BPK merekomendasikan untuk menjual kembali lahan tersebut.

Ahok saat diperiksa KPK menuturkan, permintaan lembaga pimpinan Harry Azhar Aziz agar Pemprov DKI kembali menjual lahan RS Sumber Waras tentunya dengan NJOP yang lama yakni Rp 20 juta. Justru ketika dijual kembali, Ahok menilai akan memberikan kerugian bagi negara. Pasalnya, pembelian lahan RS Sumber Waras sudah dilakukan secara tunai, apalagi belum tentu RS Sumber Waras mau membeli kembali lahan itu dengan NJOP yang baru.

Kasus Sumber Waras menjadi perhatian luas pubik dan ditenggarai memiliki unsur politik terkait Pilkada DKI 2017. Kasus ini mencuat bersamaan dengan elektabilitas Ahok yang melejit tinggi dalam persaingan Pilkada. (asr)

Share

Video Popular