JAKARTA – Kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan oleh penyidik KPK tak terbukti terindikasi adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pimpinan KPK tak serta merta memutuskan untuk menghentikan kasus ini, namun akan melakukan langkah selanjutnya yakni mempertemukan penyidik KPK dengan auditor BPK.

Hal demikian disampaikan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016). Ketua KPK didamingi oleh pimpinan KPK Lainnya Alex Marwata, Saut Situmorang, Laode Syarif dan Basaria Panjaitan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K.Harman.

Agus Rahardjo merinci bahwa kronologi kasus bermula pada 14 juli 2015, saat KPK menerima aduan masyarakat berupa laporan hasil pemeriksaan BPK DKI  Jakarta atas laporan keuangan pemprov DKI Jakarta Tahun 2015. Aduan tersebut memberikan informasi atas  temuan BPK  bahwa pengadaan tanah rumah sakit sumber waras tidak melalui proses yang  memadai, hingga mengindikasikan kerugian keuangan negara Rp 191 miliar.

Setelah menerima aduan masyarakat berdasarkan hasil laporan pemeriksaan, selanjutnya Dumas KPK mengumpulkan data  dan informasi terkait RS Sumber Waras. Hingga akhirnya pimpinan KPK pada saat itu masih dijabat oleh Taufiqurahman Ruki  memutuskan  pimpinan KPK meminta audit investigasi kepada BPK sesuai suarat pimpinan KPK pada 6 Agustus 2015.

Menurut Agus, selanjutnya pada  29 September 2015,  KPK mengeluaran surat perintah penyelidikan No 615 /2015 dan KPK berkoordinasi dengan tim  audit  BPK dalam perolehan data dan dokumen. Kemudian  pada 10 Desember 2015,  BPK melaporkan hasil audit  dan investigasi  serta  pemaparan  kepada pimpinan KPK pada saat itu. Atas laporan auditor BPK ini  dijadikan sebagai informasi tambahan dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terhadap RS Sumber Waras.

Penyelidik KPK, ujar Agus, selanjutnya menggelar pemaparan dan ekspose perkara kepada pimpinan KPK dalam beberapa kali. Terakhir dilaksanakan pada 13 Juni 2016, dan para penyidik KPK mengusulkan agar kasus ini dihentikan karena tak ada temuan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Namun kemudian, pimpinan KPK tak secara langsung memutuskan bahwa kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras tesebut dihentikan. Hal ini dilakukan oleh Pimpinan KPK karena masih perlu melakukan pendalaman lebih jauh yakni mempertemukan auditor BPK dan penyidik KPK.  “Kami belum memutuskan untuk menghentikan,  kami menjelaskan masih ada informasi yang digali, diskusi antara penyelidik kami dengan teman-teman dari BPK,” paparnya.

Meski demikian,  poin  paling pokok dalam kasus ini  adalah perbedaan penggunaan aturan antara auditor BPK dengan penyidik KPK. Dalam kasus ini penyidik KPK menjadikan landasan hukum berdasarkan Peraturan Presiden No.40/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Perpres  itu sebetulnya banyak hal yang disampaikan kepada laporan BPK menjadi gugur,   karena tidak diperlukan perencanaan dan lainnya,” tambah Agus.

Nantinya, saat bertemu bersama auditor BPK dengan para penyelidik KPK, pada kasus ini penyelidik KPK akan relay kepada Perpres No.40/2014 dan Surat Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012 yang memperkuat Perpres yakni pengadaan lahan kurang dari 5 hektar dibolehkan membeli dan negosiasi secara langsung.

Kongritnya, kata Agus, adanya permintaan penyidik untuk menghentikan kasus  namun tak diputuskan untuk dihentikan pada saat ini. Jika kemudian dihentikan, maka kasus ini masih dalam tahapan buka-tutup.  Artinya, jika kemudian ada alat bukti baru, maka kasus ini akan diproses kembali oleh KPK.

“Laporan yang kami sampaikan hari ini, penyidik tidak menemukan perbuatan melawan hukum, diharapkan patut menjadi perhatian mudahan bisa menjelaskan persoalan hari ini sangat ramai baik di media massa dan media sosial,” kata Agus. (asr)

Share

Video Popular