JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kemenhub mengatur secara ketat agar fenomena mudik gratis yang dilakukan sejumlah instansi swasta atau pemerintah tak merugikan konsumen pemudik gratis. Kemenhub disarankan agar membuat regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan mudik gratis.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pemudik gratis harus diberikan asuransi, walaupun perjalanan tersebut gratis. Namun penyelenggara diminta juga asuransi. YLKI, memberikan contoh mudik gratis oleh Jasa Rahardja pemudik diberikan asuransi bahkan berlaku sampai 3 hari. YLKI berharap penyelenggara mudik gratis lainnya juga memberikan asuransi kepada pemudik.

Menurut Tulus, selain memberikan asuransi, penyelenggara mudik gratis juga diwajibkan untuk bertanggungjawab memberikan kompensasi dan ganti rugi jika diperjalanan terjadi sesuatu yang fatal bagi pemudik seperti kecelakaan lalu intas. Tak hanya memberikan layanan mudik saat mudik, tetapi juga saat arus balik mustinya difasilitasi juga. Pasalnya, banyak pemudik gratis yang saat arus balik justru terlantar, karena tidak mendapatkan akses angkutan umum.

YLKI menyarankan ada mudik gratis seharusnya difokuskan untuk pemudik pengguna motor dengan tujuan agar mudik gratis bisa menekan penggunaan sepeda motor. Ini dikarenakan kian marak pemudik motor menimbulkan lakalantas fatal. “Saat ini mudik gratis khusus pengguna sepeda motor hanya dilakukan oleh Kemenhub saja, sebanyak 15 ribu pemudik. Itu sangat tidak cukup untuk menekan lonjakan pemudik motor,” ujar Tulus dalam rilisnya, Jumat (17/6/2016).

Tak hanya itu, YLKI mengimbau kepada penyelenggara mudik gratis jangan hanya menggunakan bus pariwisata, tetapi juga diharuskan menggunakan bus umum reguler. Sebab selama ini fenomena mudik gratis justru menggerus pengguna angkutan bus umum. Akibatnya, banyak bus umum yang kosong kekurangan penumpang karena lebih banyak pemudik gratis. (asr)

Share

Video Popular