JAKARTA – Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 40,9 juta jiwa di 274 kabupaten kota  berada di daerah rawan sedang-tinggi longsor. Bahkan 95 % bencana di Indonesia adalah bencana Hidrometeorologi yaitu bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim meliputi banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan banyak wilayah di Indonesia yang rawan longsor. Daerah rawan longsor tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sutopo merinci daerah ancaman longsor tertinggi adalah di wilayah Jawa Barat yakni Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Bogor dan Sukabumi. Wilayah Jawa Tengah  di wilayah Banyumas, Purworejo, Purbalingga, Tegal dan sejumlah daerah lainnya.

Adapun Kabupaten yang paling rawan mengalami longsor sepajang 2016 di Jawa Barat sebanyak 71 kejadian, Jawa Tengah 108 kejadian dan Jawa Timur 33 kejadian. Sebaran longsor sepanjang 2005-2016 perkabupaten terbanyak di Bogor, Wonogiri dan Bandung.

Menurut Sutopo, peta rawan bencana ini sudah diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Namun tak diketahui secara detail apakah peta-peta tersebut sampai kepada masyarakat.

“Semua terpapar dari longsor pada saat musim penghujan. Kemampuan menghindar dan memproteksi dirinya dari bayaha longsor sangat minim,” ujar Sutopo dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Warga yang membangun perrmukiman di daerah perbukitan dan tebing (Humas BNPB)
Warga yang membangun perrmukiman di daerah perbukitan dan tebing (Humas BNPB)

Sebanyak 40,9 juta jiwa orang yang terpapar rawan banjir dan longsor terdiri 4,28 juta jiwa Balita, 323.000 jiwa disabilitas dan 3,2 juta jiwa lansia. Secara umumnya warga yang terancam tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas sehingga saat terjadi longsor evakuasi terkendala medan.

BNPB meningatkan hingga kini jutaan penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan longsor. Seharusnya, menurut BNPB, daerah-daerah tersebut tidak boleh untuk dijadikan pemukiman penduduk. Oleh karena itu, tata ruang dan implementasinya menjadi kunci untuk mengatasi bencana longsor. Sutopo mencontohkan, pemukiman dibangun di tebing dan lereng perbukitan yang rawan longsor

“Jika dibiarkan saja maka longsor menjadi bom waktu yang selalu terjadi saat musim hujan,” kata Sutopo.

Jika dilihat sejak 2005 hingga sekarang, trend longsor di Indonesia terus meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut BNPB, peningkatan ini terkait dengan makin bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di lereng-lereng perbukitan yang rawan longsor, kemiskinan, degradasi lingkungan, urbanisasi, masih rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya politik penganggaran untuk penanggulangan bencana di daerah dan penataan ruang.

Selanjutnya jika dilihat grafik bencana, tampak longsor selama sepuluh tahun terakhir terjadi banyak di bulan Januari, kemudian Februari dan Maret. Data BNPB menyebutkan, peningkatan kejadian mulai kelihatan pada bulan Oktober yang dipengaruhi musim penghujan.  Apalagi jika meningkatnya La Nina maka potensi longsor akan makin tinggi dan puncaknya pada Desember 2016, Januari-Maret 2017.

Oleh karena itu, BNPB menyarankan 7 Sub-Sistem peringatan dini bencana  longsor yakni 1. Penilaian risiko (Survey geologi, kelembagaan, sosial, budaya dan ekonomi ) 2. Pembentukan Tim Siaga Bencana di tingkat Desa/Dusun 3. Pembuatan peta kerentanan longsor dan jalur evakuasi oleh Tim Siaga Bencana Desa/Dusun 4. Penyusunan Prosedur Tetap (protap) Evakuasi 5. Instalasi alat deteksi dini (EWS) dan training operasi dan pemeriharaan alat EWS bersama masyarakat 6. Pelaksanaan gladi evakuasi oleh masyarakat 7. Membangun komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem. (asr)

Share

Video Popular