JAKARTA –  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan pemerintah provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) daripada menerapkan sistem kenderaan bernomor plat ganjil dan genap untuk melintasi jalan protokol Gatot Subroto-Thamrin-Sudirman.

“Sudahlah, terapkan ERP (Electronic Road Pricing) yang sudah jelas dan tegas regulasinya, baik di level UU, PP, dan Perda. Kurang apalagi sih,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Menurut Tulus, sistem ganjil genap tak mempunyai sandaran regulasi yang kuat. Oleh karena itu, dalam menerapkan regulasi pemprov DKI diharakan tak menerapkan sistem coba-coba  untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

YLKI dalam keterangannya tak mempermasalahkan sistem three in one dihapus, namun harus digantikan dengan sistem pengendalian lalu lintas yang lebih kuat yakni ERP. Pemprov DKI diimbau tak berwacana dengan sistem ganjil genap, apalagi jika diterapkan maka sistem tersebut dinilai sudah usang dan sebagai langkah mundur.

Tulus Abadi menjelaskan bisa dipahami jika Pemprov DKI menghapuskan sistem three in one. Pasalnya, sistem three in one berdampak negatif, dengan munculnya joki. Bahkan Three in sudah terbukti tidak efektif mengatasi kemacetan lalu-lintas di Jakarta secara komprehensif.

Namun demikian, YLKI mengkritik suatu langkah mundur jika dihapuskannya three in one, akan digantikan dengan sistem ganjil genap. Alasan YLKI secara teknis, pertama pengawasan akan sangat sulit, kecuali dibantu dengan teknologi. Akibatnya potensi pelanggarannya sangat tinggi dan bisa menimbulkan “damai di tempat” dengan oknum kepolisian.  Kedua, Akan terjadi patgulipat plat nomor polisi, baik via pemalsuan atau bahkan “bisnis” plat nomor polisi antara oknum polisi dengan oknum konsumen, khususnya bagi warga yang memiliki mobil lebih dari satu. Ketiga Penerapan ganjil genap secara makro ekonomi justru bisa mereduksi pertumbuhan ekonomi, karena menghambat mobilitas warga.

Menurut Tulus, wacana penerapan ganjil genap juga menunjukkan adanya kegamangan Pemprov DKI mengatasi kemacetan di Jakarta. Dia meminta kepada Pemprov DKI tak gamang untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta dengan menerapkan regulasi yang pasti.

Sistem kenderaan ganjil genap menurut rencana akan diterapkan pada 23 Agustus 2016 mendatang. Sistem ini akan disosialisasikan kepada masyarakat 28 Juni hingga 19 Juli 2016. Tahap uji coba akan mulai dilakukan pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2016. Penerapan kenderaan ganjil genap tak berlaku pada kenderaan roda dua. (asr)

Share

Video Popular