JAKARTA –Komisi IX DPR RI yang membidangi bidang kesehatan menggelar dengar pendapat soal vaksin palsu yang ternyata sudah menyebar ke beberapa provinsi di Indonesia. Rapat yang digelar sore hari itu, bisa jadi menjadi semacam hari buruk. Pada saat itu, Menkes Nila Moelok ‘banjir’ kritikan dan Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar yang nyaris diusir saat rapat.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf di ruang rapat Komisi IX Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (27/6/2016). Hadir juga pada rapat Biofarma dan Ikatan Dokter Indonesia Anak Indonesia (IDAI) untuk ditanyai soal vaksin palsu.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay berang saat berkesempatan menyampaikan pertanyaannya kepada Menkes Nila F.Moeloek dengan nada tinggi. Politisi asal Sumatera Utara itu meminta kepada Menkes untuk menjelaskan bahaya, isi kandungan campuran vaksin palsu serta efeknya terhadap anak-anak. Menkes juga ditanyai apakah sudah melakukan penelitian atas vaksi palsu yang beredar.

Tak hanya soal vaksin, Saleh juga meminta Menkes menjelaskan soal peredaran vaksi-vaksi tersebut melalui rumah sakit dan klinik yang ada di Indonesia. Saleh juga mempertanyakan langkah-langkah BPOM untuk mengatasi peredaran vaksin palsu.

Mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah itu juga mempersoalkan penjelasan Menkes Nila melalui akunTwitter yang terkesan menyepelekan korban vaksin palsu. “Penjelasan kementerian kesehatan melalui Twitter, katanya tak usah khawatir, ada tujuh hal penjelasan yang disampaikan. Poin kelima disebutkan, diduga vaksin palsu hanya 1 persen, ini pernyataan menyepelekan masalah,” kata Saleh.

Menurut Saleh, jika kemudian pada faktanya hanya 1 orang Indonesia yang meninggal karena peredaran vaksin palsu maka juga sebagai pelanggaran. Dia mencontohkan hanya seorang warga asing yang meninggal di Gunung Sinabung namun sudah melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Luar Negeri.

Sementara Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf sempat mengusulkan kepada Anggota DPR RI yang hadir agar Kepala BPOM keluar dari ruang rapat dikarenakan tak mampu menjawab soal kandungan vaksin palsu yang ditanyakan oleh anggota Komisi IX DPR RI.

Pada saat itu, Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar membela diri dengan menuturkan belum menerima kiriman dari kepolisian. Bahdar beralasan sampel barang sitaan tersebut adalah barang bukti sehingga  harus mengikuti prosedur polisi. Dede Yusuf lantas bertanya soal tidak adanya koordinasi BPOM dengan kepolsian. Padahal kejadian terbongkarnya vaksin beracun sudah terjadi selama  4-5 hari.

Kekecewaan serupa juga disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta atas jawaban Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM. Menurut Ichi, Komisi IX kecewa karena pertanyaan yang diajukan seminggu lalu soal kandungan vaksin tak kunjung dijawab dengan alasan harus mengambil sampel dari kepolisian.

Politisi asal Sulawesi Selatan itu juga mempersoalkan tentang vaksin palsu yang sudah beredar selama 13 tahun. Namun demikian, Kemenkes hanya menjawab bahwa pada jalur resmi tak ditemukan adanya vaksin palsu. Oleh karena itu, kasus vaksin palsu diminta diaudit secara tuntas. Bahkan Kemenkes dan BPOM, kata Ichi, sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab karena merupakan leading sektor dalam kasus ini.

Pada akhir rapat, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf membacakan kesimpulan rapat. Isi kesimpulan mendesak Kemenkes mendata jenis vaksin yang telah dipalsukan dan sarana pelayanan kesehatan, yang diduga sebagai pengguna. Dan secara proaktif dan intensif mendata masyarakat atau pasien penerima vaksin palsu melalui data dari fasyankes yang menggunakan vaksin palsu agar dapat segera dilakukan vaksinasi ulang.

Komisi IX DPR RI juga meminta Badan POM meningkatkan pengawasan baik pre market maupun post market secara intensif termasuk pendistribusian vaksin agar sesuai dengan kaidah Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), termasuk melakukan law enforcement secara tegas dan tidak tebang pilih terhadap pelaku yang terlibat.

Dalam kasus vaksin palsu, Komisi IX DPR RI menilai pengawasan dari Kemenkes dan BPOM dinilai masih lemah. Pada kesimpulan rapat, Komisi IX DPR RI juga memberikan batas waktu kepada Badan POM dan Kementerian Kesehatan untuk melaporkan soal vaksin paling lambat hingga 30 Juni 2016. (asr)

Share

Video Popular