JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama RI, Dasikin sebagai tersangka dalam proyek pengadaan buku agama budha, Senin (27/6/2016). Kasus korupsi yang menjerat Dasikin adalah kasus lama pada 2012 lalu saat dia menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama RI.

Kejagung merinci Dasikin terjerat perkara korupsi untuk kegiatan pengadaan buku pendidikan agama Budha dan buku penunjang lainnya untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dasar dan Menengah Tahun Anggran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha di Kemeterian Agama RI dengan anggaran Rp 10 Milyar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M.Rum menuturkan tim penyidik setelah melakukan pemeriksaan selama 4 jam menetapkan D sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-67/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Untuk selanjutnya, tersangka D ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-11/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Kasus pengadaan buku tersebut berdasarkan pemeriksaan Kejaksaan Agung, perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.7 milyar berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam kasus ini, Tim Penyidik Kejagung sebelumnya dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama RI ini, telah menetapkan sejumlah tersangka yakni Welton Nadaek selaku Pelaksana Penyedia Barang. Welton diputus Pengadilan Tinggi penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp. 100 juta subsidiair 2 bulan, uang pengganti Rp. 339 juta subsidiair 6 bulan.

Pihak lainnya yang sudah diadili adalah Joko Wariyanto selaku Dirjen Bimas Agama Buddha Kementerian Agama. Joko Diputus Pengadilan Tinggi :    6 tahun, denda 150 juta subsidiair 3 bulan, uang pengganti  Rp. 2,2 milyar- subsidiair 1 tahun. Saat ini sedang melakukan upaya hukum kasasi.

Sementara Heru Budi Santoso selaku PPK, diputus Pengadilan Tinggi :   5 tahun, denda Rp. 50 juta subsidiair 2 bulan saat ini sedang upaya hukum kasasi. Edi Sriyanto selaku Pelaksana Penyedia Barang, diputus Pengadilan Tinggi :    4 tahun, denda Rp. 50 juta subsidiair 3 bulan, uang pengganti   Rp. 149 milyar subsidiair 6 bulan saat ini sedang upaya hukum kasasi. Samson Sawangin selaku Penyedia Barang, diputus Pengadilan Tinggi :    2 tahun, denda Rp. 50 juta subsidiair 2 bulan, uang pengganti Rp. 35 juta saat ini sedang upaya hukum kasasi. (asr)

Share

Video Popular