Oleh CNA Johannesburg

Dengan alasan memperbaiki fasilitas keamanan di tempat kediaman, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma menggunkan uang negara untuk membangun sejumlah fasilitas yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keamanan.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan ia bersalah, Departemen Keuangan Afsel kemarin mengajukan ke pengadilan jumlah denda sebesar Rand Afsel 7.8 juta (+/-Rp. 6.8 miliar) yang harus dibayar oleh presiden ke kas negara.

Laporan itu dikeluarkan bersama oleh 6 orang ahli dari Departemen Keuangan Afsel. Denda Rand Afsel (ZAR) 7,8 juta itu meliputi penggantian untuk pembangunan kolam renang sebesar ZAR 2.3 juta, sebuah visitor Centre sebesar ZAR 2 juta, arena rodeo sebesar ZAR 1.2 juta dan fasilitas open house sebesar ZAR 2.5 juta.

Pada Mei 2009, African National Congress, ANC memenangkan pemilihan dan mengangkat Jacob Zuma sebagai presiden Afsel. Pada September, pemerintah menggunakan keamanan sebagai alasan untuk merenovasi kediaman Zuma di kampungnya Nkandla, propinsi KwaZulu-Natal, Afrika Selatan.

November 2011, media mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan pemborosan anggaran belanja yang perlu dipertanyakan, Presiden Jacob Zuma mengatakan bahwa biaya pembangunan fasilitas di kediamannya itu tidak menggunakan dana negara tetapi pribadi. Namun partai oposisi tidak begitu saja percaya, mereka kemudian mengutus public protector untuk melakukan penyidikan.

Hasil pemeriksaan public protector yang dikeluarkan pada Maret 2014 menunjukkan bahwa biaya pembangunan fasilitas keamanan yang dihabiskan untuk kediaman presiden adalah sebesar ZAR 236 juta dan dikeluarkan dari kas negara. Beberappa fasilitas seperti kolam renang, ampiteater, vixitor centre, arena rodeo dan fasilitas untuk open house itu sama sekali tidak berhubungan dengan faktor keamanan. Karena itu presiden dan keluarganya dianggap menerima manfaat berlebihan.

Laporan hasil pemeriksaan menyarankan supaya biaya fasilitas yang tidak terkait dengan keamanan itu dapat dibebankan kepada Zuma pribadi. Mengembalikan uang itu ke kas negara. Namun penolakan presiden memicu protes masyarakat.

April tahun ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden bersalah, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan public protector memiliki kekuatan hukum yang sudah diatur undang-undang, maka presiden memiliki kewajiban untuk membayar ke kas negara jumlah tuntutan penggantian yang diminta.

Setelah putusan keluar, Presiden Zuma dan ANC menggelar konperensi pers untuk meminta maaf kepada masyarakat. Katanya itu terjadi akibat pengertian menyesatkan diberikan anak buah kepada presiden dan sama sekali tidak punya niat untuk mengabaikan keputusan yang dikeluarkan public protector.

Media Afsel News 24 mengutip ucapan juru bicara kepresidenan Bongani Ngqulunga melaporkan bahwa Kantor Kepresidenan telah menerima Surat Keputusan Wajib Bayar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Afrika Selatan pada kemarin sore, dan berjanji akan memberikan respon setelah dicermati. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular