Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) pada 29 Juni 2016 mengumumkan akan mengeluarkan pada 12 Juli 2016 keputusan akhir atas banding yang diajukan Filipina terkait  sengketa wilayah laut yang melibatkan negara itu dengan Tiongkok. Banyak pengamat memprediksikan bahwa keputusan akan menguntungkan Filipina.

Voice of America (VoA) mengutip siaran pers Mahkamah Arbitrase Internasional memberitakan bahwa pihak mahkamah pada 29 Juni telah memberitahu pihak yang berkepentingan tentang majelis arbitrase akan membuat keputusan penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran Ketujuh dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Siaran pers itu menyebutkan bahwa keputusan akan dikeluarkan mahkamah di Den Haag pada hari Selasa, 12 Juli 2016 sekitar pukul 11 siang waktu Eropa Tengah. Surat Keputusan beserta pess release yang menyertainya akan dikirimkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui email. Disebutkan pula bahwa siaran pers akan mencakup ringkasan dari keputusan termaksud.

Pada bulan Januari 2013, Filipina mengajukan banding dan meminta mahkamah arbritase untuk menyelesaikan masalah  sengketa laut dengan Tiongkok berdasarkan aturan dalam UNCLOS dan ketentuan yang ada pada Lampiran Ketujuh.

Filipina meminta Mahkamah Arbitrase Internasional membuat keputusan tentang status kepemilikan dari pulau terumbu Scarborough Shoal atau pihak Tiongkok menyebutnya Pulau Huangyan. Filipina menuduh Tiongkok melanggar Konvensi dengan menentukan sendiri wilayah pengendalian mereka yang digambarkan dalam ‘9 Garis Patah’.

Pada 19 Pebruari 2013, Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menolak untuk menerima pemberitahuan Arbitrase dan mengembalikan ke Filipina. Sejak itu, Beijing terus mengulangi pernyataan sikap mereka yang tidak bersedia menerima dan berurusan dengan mahkamah arbitrase. Meskipun mahkamah tetap bisa mengeluarkan keputusan tanpa kehadiran dari salah satu pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan UNCLOS.

Pada 21 Juni 2013, pengadilan arbitrase yang terdiri dari 5 orang anggota telah memulai proses pemeriksaan. Pengadilan Arbitrase pada 7 – 13 Juli 2015 mengadakan sidang pemeriksaan melalui pendekatan yurisdiksi dan rasionalnya.

Pada 29 Oktober 2015, mahkamah mengeluarkan ketetapan yang menyatakan bahwa 7 dari 15 banding yang diajukan Filipina itu memiliki kekuatan hukum sehingga dianggap sah, sedangkan 8 tuntutan lainnya akan ditangani bersama-sama dengan isu-isu substantif.

Pada 24 – 30 Nopember 2015, pengadilan arbitrase mengadakan sidang substantif. Pada 29 Juni 2016, mahkamah mengatakan akan mengumumkan keputusan mereka pada 12 Juli mendatang. (Sinatra/asr)­

Share

Video Popular