Oleh Qin Yufei

Otoritas Beijing sedang berusaha untuk membebaskan aspek politik yang ‘mengotori’  manajemen perusahaan BUMN sehingga profesionalisme tidak sepenuhnya bisa tercapai. Untuk itu akan memberikan keleluasaan yang lebih banyak kepada Dewan Direksi, para CEO perusahaan untuk mengelola perusahaan.

Perusahaan BUMN memiliki jumlah hutang lebih besar tetapi menghasilkan laba yang lebih kecil dari perusahaan swasta. Reformasi perusahaan BUMN menjadi bagian inti dari restrukturisasi ekonomi yang sedang dilakukan otoritas Beijing. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sekarang sudah melambat ke level paling rendah dalam 25 tahun terakhir.

Sudah menjadi kebiasaan sejak partai komunis berkuasa, para eksekutif perusahaan BUMN adalah orang-orang yang ditunjuk oleh bagian SDM dari Partai Komunis Tiongkok/ PKT setelah mendapatkan rekomendasi pihak SASAC (Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara dari Dewan Negara Tiongkok). Para eksekutif perusahaan sentral memiliki status yang setara dengan menteri dalam kabinet atau wakil menteri. Biasanya juga mengandung pertimbangan politik.

‘Financial Times’ melaporkan bahwa pihak berwenang di Beijing sejak 2014 telah menunjuk 5 perusahaan BUMN untuk dijadikan proyek percontohan, otoritas mulai memberikan wewenang yang memungkinkan mereka memilih sendiri Dewan Direksi. Sedangkan media ‘Economic Information Daily’ mengutip ucapan dari sumber otoritatif melaporkan, sekarang sudah ada satu kelompok kerja dari Dewan Negara yang menyetujui penambahan 3 – 5 perusahaan BUMN sebagai pilot proyek. Bila itu disetujui Komite Sentral PKT, maka SASAC akan menunjuk lagi 1 perusahaan BUMN besar untuk dijadikan proyek percontohan.

Sistem penggajian para eksekutif perusahaan juga mengalami perubahan. Gaji presiden perusahaan BUMN akan diturunkan sebesar 50 % dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meskipun hal itu mengandung  ancaman kepada perusahan untuk mendapatkan orang-orang yang memang ahli. Oleh karena itu Dewan Negara mencoba untuk menerapkan 2 jalur dalam penggajian mereka, yang profesional biar ditentukan berdasarkan standar industri, sedangkan yang jalur politik ditetapkan berdasarkan aturan pemerintah.

Pada 2013, pemimpin Beijing berjanji untuk membiarkan pasar memainkan peran yang menentukan dalam mengalokasi sumber daya, namun lambatnya reformasi BUMN membuat kecewa dunia luar. Proyek percontohan terbaru yang berjumlah hanya segelintir itu belum bisa mencakup masalah yang dihadapi oleh total 112 perusahaan BUMN yang ada sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan otoritas sangat lamban, mereka sangat berhati-hati dalam bertindak.

Seorang mahasiswa doktoral dari Universitas Cornell yang mempelajari masalah yang dihadapi BUMN Tiongkok mengatakan bahwa upaya untuk memperluas proyek percontohan yang ada sekarang mencerminkan  lambatnya reformasi perusahaan BUMN dan langkah politik Tiongkok yang semakin konservatif.

“Struktur kekuasaan yang ada sekarang ini juga tak akan terubahkan meskipun mendudukkan eksekutif yang profesional, karena PKT  tetap memiliki kuasaan, dan ia akan menunjuk pemimpin senior dari perusahaan milik negara demi kepentingan mereka,” katanya.

Pengamat politik mengatakan  bahwa otoritas Beijing dalam beberapa bulan terakhir ini mengeluarkan pesan tentang reformasi perusahaan BUMN yang membingungkan. SASAC bulan lalu mengatakan bahwa untuk mengambilan keputusan penting perusahaan BUMN masih harus meminta persetujuan dari Komite PKT yang berada dalam perusahaan itu. tampaknya usaha untuk memisahkan masalah politik dengan ekonomi belum juga berhasil. Ditambah lagi, para eksekutif dan CEO perusahaan itu masih orang-orang yang ditunjuk departemen SDM milik PKT. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular