Oleh Zhuang Zhengming

Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang memanfaatkan KTT Asia Eropa (ASEM) untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Dalam menyikapi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tentang sengketa teritorial antara Tiongkok dengan Filipina, Rusia dan Vietnam memiliki pendapat yang sama yakni memahami dan menghormati posisi Tiongkok. Meskipun Rusia menambahkan bahwa mereka menentang adanya internasionalisasi isu Laut Tiongkok Selatan. Namun Jepang meminta Tiongkok untuk mematuhi hasil putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah arbitrase.

KTT ASEM yang dibuka di Ulan Bator, Mongolia pada Jumat (15/7/2016) tersebut merupakan pertemuan internasional terbesar sejak diumumkannya putusan arbitrase. Menurut Reuters bahwa sehari sebelum pembukaan KTT ASEM, PM Li Keqiang dalam pertemuannya dengan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc di hotel tempat tinggal untuk membicarakan soal arbitrase telah mengatakan bahwa Tiongkok dengan tegas menyatakan tidak akan mengakui, maupun menerima putusan arbitrase, dan berharap bisa bergandengan tangan dengan Vietnam untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan.

Li juga mengharap pihak yang berkepentingan di masa mendatang, dapat menghormati fakta-fakta sejarah, menyelesaikan isu sengketa di Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan hukum internasional dan kesepakatan DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) yang sudah dibuat pada November 2002 melalui pembicaraan bilateral.

Nguyen Xuan Phuc mengatakan bahwa Vietnam bisa menghormati sikap yang ditunjukkan Tiongkok dalam menanggapi putusan abritase, dan menyarankan penyelesaian yang tepat melalui dialog langsung.

Menurut laporan kantor berita Jepang Jiji bahwa pada sekitar pukul 15, PM Li bertemu PM Abe untuk bertukar pandang soal peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang penyelesaian damai sengketa laut. Abe mengatakan bahwa Tiongkok seharusnya mematuhi putusan mahkamah dan hukum internasional untuk menciptakan penyelesaian yang damai atas isu sengketa teritorial dengan negara tetangga. Namun PM Li Keqiang mengatakan, Jepang tidak semestinya terlibat dalam arbitrase kali ini.

Menurut Xianhua News Agency, Li juga menyebutkan bahwa Tiongkok masih konsisten terhadap hukum internasional, namun Jepang sebagai negara yang berada di luar masalah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan komentar.

Menurut laporan, Li Keqiang sore hari itu juga bertemu PM Dmitry Medvedev. Setelah Li memperkenalkan prinsip Tiongkok menanggapi putusan arbitrase, Dmitry mengatakan bahwa Rusia akan menghormati prinsip yang diberikan Tiongkok, mendukung pihak—pihak yang berkaitan untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan. Ia menentang adanya campur tangan dari pihak luar, apalagi bila isu tersebut diinternasionalisasikan.

Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli mengeluarkan putusan yang membuat banding Filipina sepenuhnya terakreditasikan. Katanya wilayah dalam “9 Garis Terputus” yang diakui Tiongkok adalah tidak didukung dengan dasar hukum, termasuk pengakuan bahwa Kepulauan Spartly adalah zona ekonomi eksklusif miliknya.  Selain itu, Taiping yang selama ini dikenal sebagai satu pulau milik Taiwan, oleh mahkamah tidak diakui sebagai pulau tetapi terumbu karang.

Departemen Luar Negeri Filipina pada 14 Juli mengeluarkan pernyataan yang mendesak pihak Tiongkok untuk menghormati putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tentang Kepulauan Spartly. Namun, Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari yang sama mengatakan bahwa akan mengutus mantan Presiden Fidel Ramos menuju Tiongkok untuk berunding. Keesokan harinya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyambut baik keputusan tersebut.

Reuters mengutip ucapan Delfin Lorenzana memberitakan bahwa sebelum putusan arbitrase dikeluarkan, Tiongkok-Filipina-AS sudah saling menyepakati untuk menahan diri. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular