Patriotisme yang bermuatan Kepentingan Politik Komunis

Rasa Patriotik dan Kebangsaan

Gelora mencintai negara dan nasionalisme adalah rasa kewarganegaraan yang paling sederhana, dan partai komunis memanfaatkan ekspresi perasaan ini ke dalam kekuasaannya. Pendidikan patriotisme dan kehormatan bangsa pada dasarnya diorganisir dan dipropagandakan oleh Taruna dan Liga Pemuda Komunis serta kantor cabang partai, dan pada saat propaganda dilakukan, patriotisme senantiasa disusupkan dengan seabrek kebohongan untuk mendoktrin rasa cinta pada partai komunis.

Dengan demikian, sejak kecil dididik hingga dewasa, karena terbiasa menerima sinyal kebangsaan dan nasionalis dari partai, masyarakat tidak hanya merasa bahwa partai komunis juga cinta negara serta melindungi kepentingan rakyat, yang lebih penting lagi adalah, masyarakat menjadi lebih mencintai partai komunis yang merupakan tempat bercokolnya para wakil bangsa dan negaranya.

Otoritas kediktatoran Partai Komunis Tiongkok/ PKT sangat suka mengatas-namakan “negara”, “bangsa” dan juga “rakyat”, selalu bersuara “mewakili” seluruh rakyat Tiongkok. Rakyat tidak mempunyai peluang untuk berbicara, terpaksa hanya bisa “diwakilkan.” Dan setelah berulang kali “diwakili”, lama kelamaan menjadi terbiasa, seolah-olah telah menganggap PKT benar-benar sebagai “wakil” rakyat mereka.

Partai tidak hanya mewakili semuanya, tapi juga menguasai semuanya. Partai menguasai pemerintahan, partai menguasai militer, partai menguasai alat propaganda negara, partai menguasai hubungan diplomatik, partai menguasai segala kebutuhan pokok rakyat. Partai seperti sel kanker yang menyusup ke setiap bagian dan pelosok masyarakat Tiongkok. Berjalannya suatu negara semestinya mengandalkan pemerintahan, tapi partai komunis telah merasuk/ menempel di dalam tubuh pemerintahan, serta mengendalikan pemerintahan secara bersamaan baik makro maupun mikro, serta mengendalikan setiap kebijakan besar maupun kecil yang dibuat pemerintah.

Rakyat Tiongkok selamanya memang cinta negara, dan memiliki kebanggaan begitu besar terhadap bangsanya, sehingga PKT selama puluhan tahun pun mempropagandakan partainya begitu cinta tanah air, membentuk sosok partai komunis sebagai perwakilan bagi seluruh rakyat Tiongkok untuk membohongi rakyat. Pada saat yang sama PKT selalu mengaitkan negara dengan rakyat dan pemerintah, cinta partai sama dengan cinta negara, menentang partai berarti menentang rakyat, anti partai berarti anti pemerintah, maka terciptalah kekacauan definisi antara negara dengan partai.

Makna dari negara meliputi wilayah kedaulatan, di atasnya terdapat multi aspek dari beraneka suku, perekonomian, teknologi, kebudayaan, sandang pangan, pendidikan, hari besar nasional, masyarakat, agama, politik dan lainnya. Yang dimaksud dengan negeri Tiongkok adalah Tiongkok yang secara sejarah, geografi, budaya dan darah keturunan, sedangkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sama sekali tidak sama dengan negeri Tiongkok.

Secara wawasan, PKT tidak sama dengan Tiongkok. Partai, negara dan bangsa sama sekali tidak bisa disamakan. Tiongkok sebagai sebuah negara, merupakan sebuah bangsa yang telah eksis selama ribuan tahun, sedangkan PKT hanya memiliki sejarah selama 80 tahun dan hanya menguasai Tiongkok selama lebih dari 60 tahun.

Diplomasi Dua Jalur Xi Jinping

Peta situasi Laut Tiongkok Selatan pada 2012. (wikipedia)
Peta situasi Laut Tiongkok Selatan pada 2012. (wikipedia)

Wilayah Kedaulatan PKT dan Karakteristik Riel Kebijakan Diplomatik

Pada masa sebelum pemerintahan Xi Jinping, rezim PKT sama sekali tidak tertarik soal wilayah kedaulatan, mulai dari Mao Zedong hingga Jiang Zemin, PKT telah menjual tak terhitung banyaknya pulau-pulau kecil yang merupakan wilayah kedaulatan Tiongkok. Segala tindak tanduk PKT di dalam maupun di luar negeri bisa dikatakan hanya berorientasi seputar stabilitasi rezimnya.

Adanya sejarah dendam kesumat Tiongkok dengan Jepang, yang merupakan sosok musuh imajiner yang berhasil diciptakan oleh PKT, yang selalu menjadi obyek pengalihan perhatian dan kambing hitam setiap kali PKT mengalami krisis kekuasaan. Karena AS dengan Jepang adalah sekutu, maka selama puluhan tahun lamanya media massa PKT pun terus berupaya men-satanisasi AS dan mempropagandakan kejelekan Amerika Serikat.

Kebijakan diplomatik adalah refleksi dan perpanjangan dari kebijakan dalam negeri, dalam jangka waktu panjang, setiap kali rezim PKT mengalami krisis kekuasaan, patriotisme dan nasionalisme rakyat akan diprovokasi untuk mengalihkan konflik internal dan mencari kambing hitam, termasuk Perang RRT-Vietnam pada tahun 70-an dan beberapa kali pernyataan akan menyerang Taiwan secara militer.

Beberapa tahun lalu goloongan garis keras militer PKT merilis sebuah film berjudul “Silent Contest” yang berdurasi 100 menit, yang isinya dipenuhi dengan konspirasi AS serta konsepsi Perang Dingin. Selama ini PKT selalu mengatakan “antara RRT dengan AS pasti akan terjadi satu kali perang” untuk menakuti dan mendoktrin rakyat.

Ungkapan Liu Yuan mengenai “muka” dan “hakikat” dalam tingkat tertentu telah memaparkan kondisi dan karakteristik kebijakan aktual pemerintahan Xi Jinping dalam hal diplomatik dan sengketa wilayah kedaulatan. (internet)
Ungkapan Liu Yuan mengenai “muka” dan “hakikat” dalam tingkat tertentu telah memaparkan kondisi dan karakteristik kebijakan aktual pemerintahan Xi Jinping dalam hal diplomatik dan sengketa wilayah kedaulatan. (internet)

Sejak 14 Juli 2005, Mayjend Zhu Chenghu pernah berkoar, jika AS campur tangan dalam konflik di Laut Taiwan, maka PKT tidak akan segan-segan mengorbankan kota-kota di sebelah timur Xi-an dan menggunakan senjata nuklir.

Karena ideologi paham komunis telah berantakan, rezim PKT yang sudah tidak lagi memiliki legalitas dan ortodoksi kekuasaan, maka cara terakhir untuk menyelamatkan diri adalah memicu konflik wilayah kedaulatan dan patriotisme warga.

“Muka” dan “Hakikat

Pada Duo Rapat Pleno pada 2013, dalam konflik Pulau Diaoyu (pulau Senkaku menurut versi Jepang) dan Laut Tiongkok Selatan, ada yang mengusulkan cara militer untuk menyelesaikan masalah, waktu itu Jendral Liu Yuan saat menjawab wartawan tentang konflik RRT-Jepang mengemukakan masalah “muka” dan “hakikat.”

Menurut Liu Yuan, konflik antara RRT-Jepang selain merupakan masalah “(jaga) muka” sesungguhnya lebih ke masalah “hakikat.” Apa maksudnya masalah “hakikat”? Bagaimana menyeimbangkan antara “muka” dan “hakikat”?

Liu Yuan mengatakan, RRT dalam hal perkembangan secara keseluruhan, jangan sampai karena oknum tertentu yang telah memicu kekacauan lantas merusak peluang pertumbuhan strategi RRT, jangan sampai dibiarkan merusak hari-hari baik yang telah diperoleh dengan susah payah. Jangan hanya karena masalah “muka” lantas bertindak gegabah dan merusak perkembangan perdamaian serta “hakikat” dari kebangkitan.

“Masalah (jaga) muka memang perlu, kadang kala bahkan sangat penting. Saya rasa kebijakan pemerintah saat ini dalam menyelesaikan masalah Pulau Diaoyu sudah tepat, maju dan mundur penuh perhitungan, hati-hati dan kadang tegas, benar secara aturan dan meraih kemenangan. Tidak hanya tidak kehilangan muka, juga kian lama kian banyak mendapat dukungan dari masyarakat internasional, dalam hal diplomatik juga semakin proaktif. Seharusnya bisa dinilai telah memperjuangkan kehormatan bagi (muka) rakyat dan negeri Tiongkok,” kata Liu Yuan.

Ungkapan Liu Yuan mengenai “muka” dan “hakikat” dalam tingkat tertentu telah memaparkan kondisi dan karakteristik kebijakan aktual pemerintahan Xi Jinping dalam hal diplomatik dan sengketa wilayah kedaulatan.

Pada dasarnya, dalam hal diplomatik dan sengketa wilayah kedaulatan serta banyak aspek lainnya, Xi Jinping mewarisi berbagai bencana dari pemimpin terdahulu yakni Jiang Zemin, dengan kondisi sistem pemerintahan PKT saat ini. Xi Jinping harus menelan pil pahit akibat perbuatan Jiang Zemin, tapi Xi Jinping masih terus berusaha untuk memperbaiki situasi.

Dalam hal diplomatik, setelah menjabat, Xi Jinping banyak proaktif melakukan berbagai aktivitas diplomatik internasional. Menggunakan metode diplomatik yang lunak menyampaikan niat damai kepada dunia, membuat hubungan Tiongkok dan negara sekitar serta Eropa dan AS menuju ke arah persahabatan, menimbulkan dampak positif bagi stabilitas di Asia Pasifik maupun seluruh dunia dengan membentuk Bank Investasi Asia, menemui tokoh HAM Aung San Syu Kyi, termasuk pertemuan Xi Jinping dan (mantan presiden Taiwan) Ma Ing-jeou.

Ini sangat berbeda dengan sosok PKT yang dulunya pernah dikenal berbagai kalangan luar sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Tapi dalam hal melindungi kedaulatan Tiongkok, Xi Jinping sama sekali tidak bersikap lunak, seperti yang tertulis pada editorial khusus Dajiyuan (Epoch Times): setelah 3 tahun menjabat, Xi Jinping tidak mentolerir sedikit pun dalam hal wilayah kedaulatan, seperti tidak mudah mengalah dalam masalah Laut Tiongkok Selatan, membuat orang melihat bahwa harapan Xi adalah hendak menempatkan bangsa Tionghoa di jajaran puncak dunia.

Masalah artbitrasi Laut Tiongkok Selatan dan sengketa wilayah sekarang ini sedang terjadi dengan latar belakang tersebut di atas. Oleh karena itu, arah kebijakan arbitrasi Laut Tiongkok Selatan sangat mungkin akan dilakukan dengan cara diplomatik dua jalur yang lentur sekaligus menjaga keutuhan wilayah kedaulatan Tiongkok. (sud/whs/rmat)

TAMAT

Share

Video Popular