Oleh: Luo Ya

Setelah arbitrase Laut Tiongkok Selatan dirilis, sejumlah opini di RRT/ Republik Rakyat Tiongkok mengarah pada atmosfir mendukung perang, bahkan muncul ungkapan antara Tiongkok dan AS pasti akan timbul perang. Pakar Tiongkok bernama Xin Ziling berpendapat ini adalah opini hasil kreasi Liu Yunshan yang masih menguasai Departemen Propaganda, baik Jiang Zemin, Zeng Qinghong dan Liu Yunshan paling mengharapkan meletusnya perang antara AS dengan Tiongkok, dengan demikian mereka akan lolos dari jerat hukum.

Ungkapan Tiongkok-AS akan Perang adalah untuk Bebaskan Jiang Zemin dan Zeng Qinghong

Setelah arbitrase Laut Selatan dirilis, beredar opini di internet yang memprovokasi nasionalisme massa yang mengobarkan perang, bahkan terdapat ungkapan antara Tiongkok dan AS pasti akan terjadi perang. Xin Ziling mengatakan pada reporter Dajiyuan (Epoch Times) bahwa provokasi tersebut pasti berasal dari Departemen Propaganda yang dipimpin oleh Liu Yunshan (dari kubu Jiang Zemin).

“Siapa yang paling berharap perang antara Tiongkok dan AS meletus? Jiang Zemin, Zeng Qinghong, Liu Yunshan. Begitu perang meletus, mereka bertiga akan bebas. Sebagian masyarakat sekarang telah terpengaruh pemikiran sayap kiri, ada juga yang datang dengan membawa misi menyebarkan pemikiran Mao,” kata Xin.

Ia memberi contoh, awal ditangkapnya Bo Xilai (2012), pawai besar anti-Jepang yang terjadi di berbagai kota di seluruh Tiongkok adalah salah satu wujud provokasi untuk mengacau.

“Waktu itu slogan yang dilontarkan adalah Pulau Diaoyu adalah milik Tiongkok, dan Bo Xilai adalah milik warga. Sangat jelas bahwa sengketa Pulau Diaoyu yang dipermasalahkan adalah bertujuan untuk mendukung Bo Xilai.  Menentang paham imperialisme Jepang, hancurkan mobil Jepang, tapi mobil yang dihancurkan adalah mobil Jepang yang dijual oleh pabrik pemegang merek di Tiongkok. Setelah dihancurkan diperbaiki, bukankah itu berarti sengaja membuat onar? Sekarang kembali menciptakan suasana tegang, dikatakan akan segera meletus perang, Tiongkok dan AS pasti akan perang, ini juga bertujuan membebaskan Jiang Zemin dan Zeng Qinghong,” jelas Xin.

Beberapa Kali Pidato Xi Jinping Sama Sekali Tidak Ada Makna Perang dengan AS

Menurut media Tiongkok, hasil “artibrase Laut Tiongkok Selatan” telah dirlis dan isinya menyangkal hak kedaulatan “9 garis putus” Laut Tiongkok Selatan pihak Tiongkok. Pada hari yang sama Xi Jinping mengeluarkan pernyataan menegaskan bahwa “sejak jaman dulu kala kepulauan di Laut Tiongkok Selatan adalah milik Tiongkok, dan Tiongkok tidak akan mentolerir tindakan apa pun yang berlandaskan pada keputusan arbitrase tersebut. Pihak Tiongkok berupaya bersama dengan negara terkait untuk berunding secara damai dengan berlandaskan pada hukum internasional dan menghormati fakta sejarah dalam menyelesaikan sengketa ini.

PM Li Keqiang pada hari itu juga menyatakan, tidak menerima dan tidak mengakui arbitrase Laut Tiongkok Selatan yang disebut Filipina sebagai suatu “keputusan” dan akan menempuh hukum internasional untuk berunding secara damai dalam menyelesaikan konflik ini.

“Sekarang bukan waktu yang tepat bagi Tiongkok untuk menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain, dan Xi Jinping dalam beberapa kali pidatonya, menurut saya, sama sekali tidak ada niatan untuk berperang dengan AS, sebaliknya mengeratkan hubungan dengan AS adalah prioritas utama dalam hal hubungan internasional,” kata Xin Ziling.

Xin menambahkan,  bahwa karena AS juga memiliki batasannya sendiri, AS tidak akan berperang dengan Tiongkok hanya demi Filipina.

“Beijing  harus menguasai tarik ulur disini, juga tidak menuntut berlebihan dari Filipina. Di satu sisi Beijing harus siap perang, di sisi lain Xi Jinping telah menurunkan instruksi, tanpa perintah Xi tidak boleh ada tembakan senapan atau meriam, siapa pun itu. Sekarang untuk menguasai situasi pun tidak mudah,” tambah Xin.

Jiang Zemin adalah Kasus Besar Nomor Satu Tiongkok

Menurutnya, sekarang menyelesaikan masalah Jiang Zemin dan Zeng Qinghong adalah fokus situasi politik Tiongkok saat ini. Dengan berbagai peristiwa bertujuan mengalihkan perhatian orang lain, membuat keributan dalam hal lain.

“Begitu terlibat perang dengan negara lain, semua harus bersatu melawan asing, konflik internal harus dikesampingkan, dengan demikian Jiang bisa bernafas lega, itu tujuannya, jadi jangan  terpedaya oleh mereka,” jelas Xin.

Ia menegaskan, “Jadi sekarang ke dalam maupun ke luar negeri ada satu kekuatan, yang selalu ingin mendistorsi haluan besar situasi saat ini, masyarakat harus diingatkan akan hal ini.”

Perlu diketahui pada 13 Juni lalu, Dewan Kongres AS meloloskan Resolusi nomor 343, yang menuntut agar Beijing segera menghentikan perampasan organ dalam keadaan hidup tubuh praktisi Falun Gong, menghentikan penindasan terhadap seluruh praktisi Falun Gong dan tawanan hati nurani lainnya. Pada waktu itu Xin Ziling menyatakan, suara kebenaran masyarakat internasional adalah suatu dukungan terhadap penyelesaian kasus Jiang Zemin, masalah Falun Gong adalah suatu celah terobosan untuk menyelesaikan Jiang Zemin.

Kali ini ia juga menyatakan, “Ini tidak hanya satu peristiwa penting bagi Tiongkok, tapi juga peristiwa internasional. Sekarang negara-negara demokrasi telah menyuarakan hal ini, banyak politisi bertanda tangan dan menyampaikan pandangan mereka, sekarang ini, untuk mengembalikan nama baik Falun Gong, untuk menghentikan perampasan organ hidup-hidup, dan mengadili kejahatan Jiang Zemin, adalah suatu momentum yang sangat tepat.”

Ia menyatakan bahwa masalah Jiang Zemin adalah salah satu dari dua fokus utama dalam Rapat Besar Beidaihe (biasanya diadakan pada Juli – Agustus. Red). Perihal kedua adalah terkait dengan sistem politik negeri Tiongkok, dan arah reformasi politik.

“Perkara Jiang Zemin ini seharusnya merupakan kasus nomor satu di Tiongkok. Di dalam sejarah, dan di dalam sejarah PKT (Partai Komunis Tiongkok), sama sekali belum pernah mengadili seorang mantan kepala negara. Jiang Zemin adalah yang pertama kalinya. Ini juga merupakan langkah awal untuk melangkah menuju demokrasi konstitusional. Hanya dengan mewujudkan demokrasi konstitusional, sebuah negara baru bisa mengadili presidennya, yang bersalah harus dituntut secara hukum, ini adalah hal baik,” pungkas Xi Ziling. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular