Oleh: Dr. Frank Tian, Xie

Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag telah membuat keputusan atas kasus arbitrase Laut Selatan yang diadukan oleh Filipina. Dari pihak Beijing telah mengemukakan “tidak ikut serta, tidak menerima dan tidak mengakui” keputusan tersebut. Tapi meskipun kecaman sudah terlontar, Beijing sepertinya tetap was-was. Jika bersikap keras, kekuatan tidak cukup. Jika mundur selangkah, takut kehilangan muka. Jika tidak melakukan apa pun, tapi sebelumnya sudah terlalu banyak upaya yang dilakukan, sudah tidak mungkin lagi untuk mundur.

Pernyataan dan proposisi Beijing soal klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan baru-baru ini untuk mengklarifikasi Sembilan garis putus dan reklamasi laut besar-besaran sebenarnya mengandung sejumlah faktor yang sulit dimengerti oleh masyarakat internasional. Mengapa Beijing baru sekarang melancarkan klaim soal Laut Tiongkok Selatan?

Militer Beijing baru saja melakukan modernisasi, belum cukup mapan, kekuatannya belum memadai, pengawasan Laut Tiongkok Selatan dan kedaulatannya belum terjamin, apalagi kondisi perekonomian RRT saat ini justru sangat membutuhkan ketenangan dan kedamaian di Laut Tiongkok Selatan bagi pelayaran.

Konflik apa pun yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan saat ini, tidak akan ada manfaatnya bagi pihak Tiongkok. Apalagi, Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani “Kesepakatan Zona Kelautan PBB”. Mungkin dulu ketika ikut menandatangani kesepakatan tersebut kurang pertimbangan, akibatnya sekarang menjadi terbelenggu, dan menyesal.

Perlu diketahui, pulau yang dibuat dengan reklamasi, hukum kelautan internasional sama sekali tidak mengakui hak atas wilayah lautnya. Jika tidak, negara makmur yang berpenduduk padat dan berlahan sempit seperti Jepang yang memiliki kekuatan industri dan ekonomi, bisa dengan mudah mereklamasi laut internasional dan memperluas wilayah darat dan lautnya.

Sekarang ini di Laut Tiongkok Selatan telah terjadi sengketa yang memicu konflik, dan bagi Beijing, tanpa timing ilahi, tanpa keunggulan geografis, juga tanpa dukungan masyarakat dalam negeri, sungguh sulit dipahami. Tapi siapa tahu, filsuf Lao Zi mengatakan, “jika Tuhan menginginkannya mati, pasti membuatnya jadi menggila.” Di dalam Alkitab “Perjanjian Lama” ada pernyataan “jiwa yang sesumbar muncul sebelum kejatuhan.”

Penulis Yunani kuno Euripides juga mengatakan, “jika Dewa ingin membinasakannya, pasti akan membuatnya gila duluan.” Jadi pada saat Partai Komunis Tiongkok/ PKT menjelang kehancurannya, muncullah berbagai aksi yang tidak lazim, bisa dibilang suatu tindakan yang tidak pada tempatnya, tapi juga termasuk wajar.

Masyarakat internasional sudah sangat mengenal plin-plannya Beijing, di dalam negeri begitu, di luar negeri juga begitu. Dulu PKT diam-diam mengubah sebelas garis batas yang dibuat pada masa pemerintahan partai nasionalis yang sekarang berada di pulau Taiwan, menjadi hanya Sembilan garis batas, di hari mendatang mungkin saja akan diubah lagi menjadi tujuh garis batas, bukannya tidak mungkin.

Sejak Agustus 2015 lalu pada artikel berjudul “RRT yang Sesumbar Akan Berbahaya,” penulis menjelaskan, aksi sesumbar sangat membahayakan bagi Tiongkok. Tiongkok tidak memiliki kekuatan dan modal yang cukup untuk sesumbar apalagi menonjolkan diri di pentas internasional. Mungkin di kemudian hari Tiongkok akan menggantikan Amerika sebagai negara adidaya, tapi itu adalah peristiwa beberapa generasi yang akan datang, dan dipastikan baru akan terwujud jika partai komunis telah runtuh.

Tiongkok masih terpaut teramat jauh dari predikat negara adidaya yang sesungguhnya. Setahun lalu, penulis berpendapat, pihak asing masih belum memahami penguasa Bejing sekarang berniat meninggalkan low profile itu, atau adalah para kaum radikal komunis yang menyombongkannya. Tapi sekarang terlihat, sepertinya ini telah menjadi kebijakan paten dari Beijing.

Sekarang ini Beijing terlihat menciptakan musuh di seluruh penjuru dan menyerang kemana saja; pada akhirnya akan seperti yang dikatakan PKT  sendiri, “akan dihabisi di dalam ayunan.”

Kekuatan negara Beijing jauh di bawah AS, bahkan belum bisa menandingi Jepang. Banyak warga Tiongkok salah mengira, pada saat RRT dan Jepang bertikai, pihak RRT tidak memiliki keunggulan pada senjata konvensional, tapi RRT masih memiliki senjata nuklir, jadi RRT bisa menyerang Jepang dengan nuklir.

Ini adalah pemikiran yang berbahaya. Wakil Presiden AS mengatakan kepada pemimpin PKT secara langsung, yang sebenarnya memperingatkan mereka, bahwa Jepang bisa mempersiapkan senjata nuklir hanya dalam semalam saja. Jika Jepang benar-benar diserang dengan nuklir oleh RRT, apakah rakyat Tiongkok begitu naifnya berpikir bahwa Jepang akan diam saja dan tetap bersikukuh “tanpa kebijakan nuklir?”

Melihat kemampuan nuklir dan akumulasi bahan nuklir yang dimiliki Jepang, akankah Jepang diam saja menerima serangan nuklir RRT? Siapa yang berani menjamin di ruang bawah tanah suatu perusahaan besar di Jepang tidak tersimpan hulu ledak nuklir yang telah dirakit dan hanya membutuhkan “bahan baku nukliryang bisa sewaktu-waktu dirakit pada inti nuklir, dan ditembakkan dengan roket buatan Jepang yang sudah teruji itu?

Tidak ada satu pun negara berani menganggap remeh Jepang, dan membawa dunia ke dalam bahaya perang nuklir.

Melihat kembali pada pernyataan sikap PKT, anggota Dewan Negara RRT mengatakan “keputusan arbitrase Laut Selatan hanya selembar kertas tak berguna,” harus diingat, RRT telah ikut menandatangani kesepakatan hukum zona laut internasional, adalah janji yang telah diikrarkan pada dunia. Sikap terhadap keputusan arbitrase yang belum dibuat oleh Pengadilan Arbitrase Internasional dengan mengatakannya hanya berupa sehelai kertas tak berguna, tidak bisa dibilang berniat tulus, yang berarti telah meremehkan kesepakatan internasional, ini adalah sikap premanisme.

Sebenarnya, RRT selalu menyikapi kesepakatan seperti itu, sama halnya dengan kesepakatan WTO. Itulah sebabnya AS dan negara normal lainnya yang bekerja sesuai aturan rela melepaskan WTO dan mendirikan forum baru, dan memulai perundingan pembentukan TPP (Trans Pacific Partnersip).

Sikap dan prinsip AS dalam konflik Laut Tiongkok Selatan adalah yang paling disorot oleh seluruh dunia, bahkan juga oleh RRT. Sebelum Pengadilan Arbitrase Den Haag mengambil keputusan tersebut, Menlu AS Kerry telah membicarakannya via telepon dengan Menlu RRT. Di satu sisi AS berharap agar RRT menghormati apa pun keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Arbitrase yang mungkin akan merugikan Tiongkok. RRT juga berharap agar pihak AS juga dapat menahan diri, untuk menghindari tindakan apa pun yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan berdampak pada kepentingan RRT.

Hal yang menarik adalah, meskipun kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan sangat besar dan punya kekuatan, serta bersikukuh akan melindungi zona Laut Tiongkok Selatan sebagai perairan perdagangan bebas, tapi AS sendiri sebenarnya bukan negara yang ikut menandatangani “Kesepakatan Zona Laut Internasional!”

Sikap pemerintah AS saat ini adalah menghormati kesepakatan zona laut PBB, juga menuntut agar RRT selaku negara yang ikut bertandatangan untuk harus  menghormati keputusan arbitrase. Istilah “menghormati” disini hanya sebatas pernyataan sikap, bukan kata-kata hukum yang sebenarnya, juga tidak memiliki kekuatan untuk membatasi. Lalu, mengapa AS sendiri tidak mau menandatangani “Kesepakatan Zona Laut Internasional” tersebut?

Sebuah negara super power dunia yang tidak dibatasi oleh kesepakatan ini, apa makna di baliknya? (sud/whs/rmat)

BERSAMBUNG

Share

Video Popular