Para menteri luar negeri  (menlu) negara Asia Tenggara, pada Minggu (24/7/2016) menggelar pertemuan ke 49 di Vientiane, Laos, membahas soal penolakan Tiongkok terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Seberapa jauh pernyataan bersama dari pertemuan tersebut dapat berpengaruh pada isu permasalahan telah menjadi fokus banyak pihak.

Kyodo News mengutip ucapan sumber diplomatik dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memberitakan bahwa kecuali Filipina yang berada dalam posisi konfrontasi dengan Tiongkok soal kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, negara lainnya seperti Vietnam, Indonesia, Singapura, Myanmar sepakat untuk mencantumkan kalimat, “Untuk menyelesaikan masalah dengan damai, maka dipandang perlu untuk menghormati secara penuh terhadap hukum yang berlaku dan prosedur diplomatik,” ke dalam pernyataan bersama itu.

Di sisi lain, Kamboja yang cenderung pro Tiongkok menghendaki penghapusan tulisan-tulisan yang menunjukkan sikap menekan tercantum dalam pernyataan itu, termasuk meminta untuk tidak menggunakan kalimat, Tiongkok telah secara besar-besaran mereklamasi pulau, membangun fasilitas militer di pulau-pulau itu. Serta istilah lainnya.

Para menlu negara Asia Tenggara bersama Menlu Tiongkok Wang Yi, Senin (25/7/2016) hari ini,  berencana melakukan pertemuan untuk membahas penguatan langkah-langkah, termasuk kemungkinan untuk meningkatkan nilai-nilai dalam Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan menjadi Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan yang lebih mengikat secara hukum.

Deklarasi yang dibuat ASEAN bersama Tiongkok pada 2002 itu berisikan janji untuk melakukan pengendalian diri dan tidak bertindak yang dapat memmperburuk ketegangan di kawasan termaksud.

Myanmar konsultan nasional dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi, ini adalah setelah Konferensi Internasional tentang pembentukan pemerintah baru Myanmar untuk pertama kalinya untuk berpartisipasi dalam akhir Maret. Dan menteri luar negeri lainnya juga tes dan rudal nuklir peluncuran Korea Utara yang bersangkutan, itu mungkin diperlukan untuk mencapai denuklirisasi perdamaian Semenanjung Korea.

Bagi Aung San Suu Kyi yang menjabat sebagai Konsultan Nasional merangkap Menlu Myanmar, ini merupakan pertemuan internasional pertamanya sejak ia membentuk pemerintahan baru pada Maret lalu. Para menteri yang hadir dalam pertemuan juga menyampaikan keprihatinan atas tindakan Korea Utara yang terus melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal, permintaan denuklirisasi demi perdamaian di Semenanjung Korea menjadi penting untuk segera terealisasi.

ASEAN Regional  Forul (ARF) akan diselenggarakan pada 26 Juli 2016. Menlu Jepang Fumio Kishida yang meminta Tiongkok untuk menghormati putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dan Menlu AS John Kerry juga berencana hadir. Situasi di Laut Tiongkok Selatan tampaknya menjadi fokus isu dari para pihak yang berkepentingan. (Central News Agency/sinatra/rmat)

Share

Video Popular