Praktisi Falun Gong seluruh dunia telah melakukan klarifikasi fakta ke berbagai penjuru dunia menentang penindasan selama 17 tahun. Saat ini di Tiongkok lebih dari 200.000 orang menuntut dalang penindasan tersebut yakni Jiang Zemin.

19 Juli 2016 pagi hari, Xi Jinping berkunjung ke kota Yinchuan di Daerah Otonomi Ningxia untuk memahami kondisi kegiatan keagamaan yang berlangsung di sana. Dalam kunjungan tersebut Xi menemui para pemuka agama dan menyatakan, berbagai suku bangsa dan agama di Tiongkok sudah berkembang sejak lahirnya peradaban Tiongkok kuno 5000 tahun silam, dan hanya dengan “menancapkan akar” aneka ragam budaya ini baru bisa eksis. Xi Jinping memilih sehari sebelum peringatan peristiwa “20 Juli” Falun Gong untuk membicarakan perihal keagamaan, hal ini menarik perhatian.

17 tahun silam yakni 20 Juli 1999, mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok/ PKT Jiang Zemin mulai melancarkan aksi penindasan terhadap Falun Gong. Setelah itu setiap tahunnya pada 20 Juli praktisi Falun Gong di seluruh dunia akan melakukan kegiatan dan pawai menuntut PKT menghentikan penindasan tersebut. Tahun ini sebelum peringatan peristiwa “25 April”, pemerintahan Xi Jinping juga melakukan sesuatu.

Pada 22 – 23 April 2016 lalu, Xi Jinping menggelar Rapat Kerja Keagamaan dengan kriteria tertinggi, dimana dikemukakan kekompakan antar masyarakat penganut agama, dan menyelesaikan masalah keagamaan sesuai dengan hukum. Pembicaraan Xi Jinping tersebut dipandang sebagai koreksi atas kebijakan penindasan agama oleh Jiang Zemin sebelumnya, dan mendobrak kerangka kebijakan “menjaga stabilitas” dan penindasan di masa kekuasaan Jiang dulu.

Xi Jinping memilih menggelar rapat tersebut sehari sebelum peringatan “Petisi 25 April” Falun Gong di Zhongnanhai, juga menjadi sorot perhatian.

Sebelum hari sensitif “20 Juli” tahun ini, ada lagi suatu “kebetulan,” Dewan Tetap Komisi Politbiro menggelar rapat di kota Jilin, Changchun.

Dalam rapat yang bertajuk Rapat Koordinasi Reformasi Sistem Peradilan Nasional yang digelar 18-19 Juli 2016 itu, Sekjend Komisi Politbiro Meng Jianzhu menekankan “harus mendorong terwujudnya reformasi sistem peradilan secara menyeluruh.”

Sangat jarang terjadi Komisi Politbiro PKT menyatakan “harus membangun mekanisme pencegahan kasus rekayasa, dan dalam meluruskan kembali kasus rekayasa yang pernah terjadi harus sesuai hukum, harus introspeksi penyebabnya dari segi aturan yang ada, untuk menghindari terulangnya kembali kasus serupa.” Jaksa Agung bernama Cao Jianming pada rapat pada 19 Juli tersebut juga menegaskan, “Harus pastikan pelaksanaan reformasi sistem pertanggungjawaban hukum ini diterapkan secara tuntas.”

Komentator Li Linyi menyatakan, pada rapat dewan tetap politburo ini ada 3 hal yang tidak lazim, yakni: waktu, tempat, dan isi rapat.

Pertama, soal waktu, rapat itu digelar sehari sebelum peringatan “20 Juli.” Kedua, soal tempat, rapat dilangsungkan di Jilin, Changchun, yang merupakan kota asal muasal pertama kalinya Falun Gong disebarkan oleh Master Li Hongzhi pada 1992, dan selama lebih dari 20 tahun ini Falun Gong telah diterima masyarakat di lebih dari 100 negara. Ketiga, soal isi rapat, selama belasan tahun Falun Gong ditindas di RRT bahkan di banyak negara, adalah kasus rekayasa terbesar dalam sejarah Tiongkok, dan topic utama dalam rapat kali ini adalah “kasus rekayasa.”

Pemerintah Periksa “Kantor 610”

Saat ini, Inspeksi Pusat Putara ke-10 telah dimulai. Menurut situs ofisial Komisi Disiplin Pusat 7 Juli lalu, tim Inspeksi Putaran ke-10 telah melakukan inspeksi khusus terhadap Kongres Rakyat Nasional, Komite Nasional Koordinasi Politik, Front Bersatu Pusat, serta Kantor Penanganan dan Pencegahan Ajaran Sesat (yang biasa dikenal dengan sebutan “Kantor 610”) dan lain-lain sebanyak 32 instansi. Hingga artikel ini dimuat, Kantor 610 masih berupaya melakukan perlawanan terakhir.

Situs Minghui.net memberitakan, pada 28 Juni lalu kepolisian propinsi Liaoning mengambil tindakan, yakni menangkap 100 orang praktisi Falun Gong di Dalian, Shenyang, Tieling, Jinzhou, Liaoyang, Benxi, Yingkou, Haicheng, dan lain-lain. Menurut informasi, penangkapan ini dikomando langsung oleh “Kantor 610” Propinsi Liaoning, masing-masing daerah mengerahkan polisi dalam jumlah besar untuk melakukan penangkapan.

Menurut penuturan salah seorang anggota polisi, tindakan tersebut diperintah langsung oleh Departemen Kepolisian.

Komentator bernama Shi Jiutian mengatakan, penangkapan masal kali ini tidak diberitakan sama sekali oleh PKT, berarti pemerintah sudah sangat memahami kejadian seperti ini jika sampai terungkap, pasti akan segera menuai tekanan dahsyat. Hal ini sama dengan ketika dilakukan inspeksi terhadap “Kantor 610”, nama dan foto para penanggung jawab tidak dipublikasikan, karena adanya ketakutan akan diadili akibat penindasan yang mereka lakukan terhadap Falun Gong. (whs/rmat)

Share

Video Popular