JAKARTA –  Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian dari Saleh Husin kepada penggantinya Airlangga Hartarto dilaksanakan di Ruang Garuda, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (27/7/2016) setelah Airlangga dilantik secara resmi oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Saleh Husin menyampaikan ucapan selamat kepada Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian baru sekaligus memintanya untuk dapat melanjutkan beberapa kebijakan pengembangan industri nasional yang telah berjalan.

Saleh menyampaikan pending matter yang harus diselesaikan pada tahun 2016 seperti penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perindustrian yang meliputi 5 rancangan Peraturan Pemerintah, 5 Rancangan Peraturan Presiden, dan 20 Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian.

Hal-hal yang harus diselesaikan Airlangga, kata Saleh adalah pembangunan infrastruktur di dalam Kawasan Industri Sei Mangkei, Morowali, Palu, Bantaeng yang meliputi pembangunan jalan poros dan tank farm, pembangunan politeknik, gedung pengelola kawasan industri, dan pembangunan akademi komunitas.

Selanjutnya, pembangunan sentra IKM di Seruyan dan Sumbawa; penyediaan energi listrik dan gas yang murah bagi industri; serta harmonisasi Tarif Bea Masuk Umum (Most Favourable Nations/MFN) Produk Baja Hulu sampai Hilir, Supply Demand Industri Logam Nasional, Tata Niaga Impor Produk, Penerapan dan Pengawasan SNI Wajib, dan Kriteria Investasi Industri Baja dan logam.

Saleh juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat eselon I, II dan seluruh karyawan Kementerian Perindustrian serta pelaku industri yang telah bekerja sama dalam menjalankan program pengembangan industri. Saleh juga meminta maaf apabila selama menjalankan tugas di Kementerian Perindustrian terdapat kesalahan dan kekurangan.

Sementara itu, Airlangga Hartarto menyampaikan, tantangan ke depan memang berat, tetapi dia menegaskan harus tetap optimistis. Airlangga mengatakan Presiden Jokowi telah memberikan beberapa catatan kepada dirinya.

Pertama, pemerintah tengah menghadapi kesenjangan ekonomi, tidak hanya antara yang berpenghasilan tinggi dengan rendah, tetapi juga gap kewilayahan antara yang manufaktur dan non manufaktur. Perbedaan itulah yang harus didorong dengan pemerataaan, baik melalui pemerataan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, terutama pemerataan di kawasan perbatasan.

Kedua, Kementerian Perindustrian bersama pihak swasta akan melaksanakan pendidikan vokasi agar anak-anak bangsa siap bekerja sesuai kebutuhan industri. Airlangga menuturkan akan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Pendidikan untuk mendorong pelatihan-pelatihan bidang profesional. Ketiga, Airlangga juga berupaya mendorong investasi untuk masuk agar terjadi re-industrialisasi dengan berkoordinasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Airlangga menturkan, Kementerian Perindustrian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan koordinasi dengan Kementerian dan Lemabaga terkait serta pelaku usaha dan asosiasi industri. Untuk itu, dukungan stakeholder sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan industri dan memenuhi infrastruktur bagi pembangunan industri. (asr)

Share

Video Popular