Oleh: Frank Tian, Xie

Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag telah mengeluarkan keputusannya, menetapkan lingkup wilayah 9 garis batas yang diklaim oleh Tiongkok atas dasar latar belakang sejarah tidak memiliki dasar hukum, pihak Tiongkok pun kalah dalam gugatan. Hal yang mengejutkan dan patut disoroti adalah Taiwan juga terkena getanya dari PCA. Keputusan tersebut juga menyebutkan, bahwa Pulau Taiping yang dikuasai oleh Taiwan merupakan “gugus karang” dan bukan sebuah pulau.

Kekalahan gugatan di pihak Beijing atas keputusan PCA sudah diprediksi banyak pihak, Beijing sendiri sangat sadar akan mengalami akhir seperti ini. Sebelum keputusan dibuat, Menlu AS Kerry saat berdiskusi lewat telpon jarak jauh dengan Menlu Beijing menyampaikan harapannya agar Tiongkok menghormati keputusan PCA yang mungkin tidak akan menguntungkan Tiongkok.

Kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan sangat besar, juga terdapat kekuatan militer yang sangat besar di sana, serta sedang mempersiapkan diri untuk memperjuangkan hak pelayaran internasional bebas di wilayah Laut Tiongkok Selatan, tapi mengapa pihak AS tidak mau menandatangani “Konvensi Hukum Laut Internasional” PBB?

Sikap pemerintah AS saat ini hanya “menghormati” konvensi tersebut, juga meminta agar pihak Tiongkok sebagai negara yang ikut menandatangani konvensi agar menghormati keputusan PCA itu. “Hormat” adalah pernyataan sikap, tapi bukan istilah hukum, juga tidak memiliki kekuatan apa pun. Sebagai negara adidaya yang bebas dari “Konvensi Hukum Laut Internasional” tersebut, hal ini memiliki makna lain.

Beijing pernah berkoar akan keluar dari “Konvensi Hukum Laut PBB.” Pada pasal 317 konvensi tersebut memang tercantum perihal “keluar” dari konvensi. Negara anggota bisa melayangkan surat kepada Sekjend PBB untuk mengundurkan diri dengan menjelaskan alasan kemundurannya. Meskipun tanpa penjelasan itu pun bisa keluar, jadi sikap Tiongkok memang beralasan untuk keluar karena sesuai aturan. Masalahnya adalah, mulai dari diterimanya surat pengunduran diri itu baru akan efektif setelah satu tahun atau mungkin lebih, jadi meskipun Tiongkok keluar sekarang, dalam satu tahun Tiongkok tetap masih terikat kewajiban keuangan dan lain sebagainya.

Melihat reaksi Tiongkok saat ini, jika tidak mengakui dan tidak menerima hasil keputusan itu, maka keluar atau tidak sudah tidak penting lagi. Apalagi, keluar begitu saja dari konvensi juga tidak baik bagi citra Tiongkok di mata internasional, jadi diperkirakan Beijing tidak mungkin keluar. Keluar dari konvensi juga merugikan Beijing dalam negosiasi internasional untuk menghadapi AS karena AS tidak ikut dalam konvensi, RRT bisa menyulitkan AS karena hal ini. Jika keluar, Tiongkok akan kekurangan jurus untuk menghadapi AS.

Menlu AS John Kerry pernah mengingatkan Beijing, jika Beijing memprovokasi di Laut Tiongkok Selatan, maka Washington akan mengambil tindakan antisipasi. Beijing sepertinya tidak percaya hal ini dan sepertinya tidak percaya tekad kuat AS ini, pejabat diplomatik Beijing mungkin salah tafsir terhadap tekad AS. Sebenarnya, ini adalah cara pandang Tiongkok sebagai negara dengan hak atas daratan, terhadap AS yang selama ini memiliki hak atas kelautan. Perlu diketahui, AS tidak seperti negara dengan hak atas kelautan konvensional seperti Spanyol, Portugal atau Inggris. AS adalah negara adidaya dengan hak atas kelautan lintas dua samudera (Pasifik dan Atlantik) yang belum pernah ada di dunia.

Hak kelautan bagi AS adalah masalah yang luar biasa krusial. Yang dibanggakan oleh orang Amerika adalah negaranya dari laut yang bersinar sampai ke laut yang bersinar! (from sea to shining sea). AL Tiongkok ada 250.000 personel, tapi dibandingkan dengan 330.000 personel AL Amerika (ditambah 100.000 pasukan cadangan) dengan 11 armada kapal induk yang masing-masing memiliki 8000 personel, bisa dilihat tekad dan kekuatan AS untuk mengukuhkan posisinya menguasai laut.

Angkatan Laut berbagai negara kecuali AS semua berkewajiban melindungi hak kelautannya sendiri, dan mempertahankan wilayah lautnya. AS tidak demikian, AL Amerika tidak ada kewajiban itu, melindungi wilayah laut AS adalah kewajiban Pengawal Pantai AS (US Coast Guard), AL tidak menangani hal itu.

Saat bicara soal wilayah negara, orang di daratan Tiongkok  bisa menguraikan dengan rinci; tapi jika bicara soal perairan, mungkin hanya bisa menyebut Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, bahkan garis pantai tidak disebutkan, apalagi Laut Timur, Laut Selatan, Laut Barat. Jadi jika Tiongkok  ingin menantang AS di laut, konsep kelautan Tiongkok  harus diperbaiki lebih dulu.

Sebelum keputusan Den Haag, “Dialog Masalah Laut Tiongkok  Selatan” oleh tim penasihat Tiongkok -AS telah menarik perhatian banyak orang. Perwakilan Beijing mengemukakan “kedua negara harus bersama-sama menangani risiko Laut Tiongkok  Selatan”, ini menunjukkan kepasrahan Beijing. Menurut Beijing, Laut Tiongkok  Selatan terpisah jauh dari AS, dan bukan “kepentingan utama” AS. Ini adalah akibat kurangnya pemahaman terhadap pemetaan kekuatan AS di seluruh dunia. Bagi para pembuat strategi dan kebijakan AS, seluruh dunia adalah letak kepentingan AS, semua laut dan samudera, adalah wilayah kepentingan ekonomi AS dan dunia.

Beijing meminta agar AS “tidak berpihak” dalam masalah Laut Tiongkok  Selatan, dan “AS harus mengurangi intervensi dalam masalah Laut Tiongkok  Selatan”, permintaan Beijing ini dikemukakan secara terbuka. Bagi pemerintah AS dan para pakar strateginya, ini adalah salah satu pemahaman mereka yang paling gamblang terhadap target terselubung Beijing.

Ini jelas menandakan Beijing telah melepaskan kebijakan “menjaga low profil” di era Deng Xiaoping. Dan karena itu juga, mantan wakil asisten Menhankam AS David Sedney mengkhawatirkan, “Dalam sepuluh bulan mendatang intensitas konflik (AS- Tiongkok ) di Laut Tiongkok  Selatan akan semakin meningkat.” Dengan kata lain, periode bahaya dimulai dari sekarang hingga pertengahan tahun 2017 mendatang.

Pihak pejabat Beijing berpendapat, Tiongkok  di Laut Tiongkok  Selatan tidak ada sedikit pun konflik wilayah antara AS- Tiongkok  , di Laut Tiongkok  Selatan juga tidak ada konflik kepentingan yang mendasar. Antara AS- Tiongkok  memang tidak ada konflik “wilayah”, tapi begitu Tiongkok  mengumumkan ZEE 12 mil laut dari pulau buatannya, maka akan muncul konflik bagi kapal dagang internasional maupun AS apalagi kapal perang AS yang melalui Laut Tiongkok  Selatan. Inilah konflik kepentingan yang paling mendasar. Begitu terjadi konflik antara Tiongkok  dengan Filipina, menurut kesepakatan keamanan dan pertahanan AS-Filipina, Tiongkok  akan bentrok langsung dengan AS. Jadi sebenarnya konflik itu tidak sejauh bayangan kebanyakan orang. (sud/whs/rmat)

BERSAMBUNG

Share

Video Popular