JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai konflik atas nama agama lebih berbahaya dari konflik politik dan ekonomi. Konflik agama bahkan berujung pda teror serta kekerasan. Padahal sebenarnya ajaran agama telah mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian, namun tak diwujudkan secara menyeluruh.

Hal demikian disampaikan oleh Kapolri selaku pembicara pada dialog di kantor Center for Dialog and Cooperation among Civilisations (CDCC), Menteng, Jakarta Kamis (4/8/2016). Hadir pada kesempatan sejumlah tokoh lintas agama dan disambut langsung oleh Ketua Presedium Inter Religius Council Indonesia (IRC) Din Syamsuddin.

Menurut Kapolri, toleransi agama merupakan sudah menjadi sebagai persoalan utama pada negara Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun demikian tujuh puluh tahun lebih setelah kemerdekaan, masih banyak terdapat sejumlah persoalan berkaitan dengan toleransi.

Kapolri mencontohkan persoalan toleransi yang terjadi di masyarakat seperti amuk massa di Tanjugbalai, Sumaera Utara. Kasus lainnya seperti di Bekasi terkait pembangunan Gereja yang disetujui warga, termasuk persoalan pembangunan Mesjid yang tak disetujui oleh masyarakat sekitar didominasi oleh non muslim serta kasus Tolikara yang juga terjadi di Papua.

Persoalan-persoalan intoleransi, kata Tito, semestinya tak terjadi di Indonesia setelah sedemikian tahun kemerdekaan Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia, ujar Tito, seharusnya sudah tenang dengan berlangsungnya sikap toleransi dan kerukunan terhadap umat beragama.

Lebih mendalam Kapolri menilai, dinamika yang terjadi di Indonesia ketika demokrasi berhaluan pada liberalisme seperti dikutip Kapolri dari bukunya Samuel P.Huntington dan Francis Fukuyama dalam buku mereka. Kapolri mengutip dalam buku Samuel P.Huntington berjudul The Clash of Civilizations yakni konflik antar peradaban.

Menurut Kapolri, meskipun Indonesia mengembankan kerukunan agama,  tapi sisi lain berhadapan pada iklim demokrasi liberal yang membolehkan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat termasuk menjalankan kebebasan berkeyakinan. Akan tetapi kebebasan berlebihan ini memberikan ruang kepada kelompok lainnya bebas menyatakan kebencian kepada kelompok lain.

Bagi Kapolri, pada dasarnya agama dibangun atau dibentuk untuk membentuk nilai-nilai konstruktif, perdamaian dan kasih sayang. Akan tetapi juga memiliki kekuatan yang menghancurkan ketika teks agama dipahami secara pribadi serta digunakan untuk kepentingan politik dan sosial. Menurut Kapolri, sehingga ketika kelompok ini terbentuk lalu kemudian terjadi konflik atas nama Tuhan lebih berbahaya efeknya pada konflik-konflik lainnya.

“Konflik terberat mengandung unsur keagamaan, karena dianggap perintah Tuhan sehingga berani siap untuk mati,” kata Kapolri.

Hal demikian berdasarkan pengalaman Jenderal Tito ketika dia berhadapan dengan kelompok separatisme namun masih khawatir jika tertembak mati. Fakta ini kemudian berbeda ketika berhadap pelaku terorisme atas nama agama yang memilih mati saat menjalankan aksi mereka seperti ketika berhadapan dengan aparat.

Apalagi kondisi Indonesia berhadapan dengan media sosial yang berkembang secara meluas tak terkontrol. Seperti kasus Tanjung Balai yang disebarkan dengan foto-foto kerusuhan dikemas untuk memprovokasi massa. Oleh karena itu, Kapolri menegaskan perlunya diperkuat pilar-pilar kenegaraan untuk kembali diperkuat serta menahan serbuan demokrasi liberal, jika tidak Bhinneka Tunggal Ika yang diharapkan akan tak terlaksana dengan baik. (asr)

Share

Video Popular