Oleh: DR. Frank Tian, Xie

*John M. Olin Palmetto Professor in Business University of South Carolina Aiken

Masalah di Laut Tiongkok Selatan, sekarang telah berubah menjadi semakin menarik. Prancis yang nun jauh di sana, baru-baru ini juga melontarkan suara mengatakan akan turut campur, memperjuangkan kepentingan Prancis di Laut Tiongkok Selatan. Situs ofisial pemerintah mengatakan, diplomat Prancis bernama Yo-Jung Chen yang berdarah Taiwan dan mengenyam pendidikan di Jepang berpendapat, Prancis juga merupakan negara Indochina-Pasifik, jadi juga memiliki hak di Laut Tiongkok Selatan.

Dalam Konferensi Pertahanan Shangrila di Singapura, Menhankam Prancis menyebutkan, hendak menjalin hubungan dengan AL negara-negara Uni Eropa, untuk melakukan latihan menjaga kebebasan pelayaran samudera di Laut Tiongkok Selatan. Mengapa Prancis berani berbuat demikian?

Karena di sebelah selatan Samudera Atlantik, Prancis memiliki wilayah kedaulatan, yakni Polinesia Prancis. Ini sungguh menarik, ditambah dengan Prancis, berarti tiga dari lima negara DK PBB telah terseret ke dalam arus Laut Tiongkok Selatan.

Kembali melirik pada AS mengapa tidak ikut dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Munculnya konvensi ini (disingkat UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea), terkait meluasnya kekuasaan negara Barat, juga terkait dengan jarak tembak meriam AL Barat. Batas wilayah laut yang dideklarasikan setiap negara, bertambah jauh seiring dengan semakin jauhnya jarak tembak meriam kapal perang, mulai dari 3 mil hingga sekarang menjadi 12 mil laut, sekarang bahkan ada negara yang mendeklarasikan 200 mil laut jauhnya. Tentu saja yang paling banyak adalah 12 mil laut, meskipn sekarang sudah banyak rudal bisa menjangkau hingga puluhan ribu mil laut.

Lalu, mengapa Amerika bersikap antipasti terhadap UNCLOS?

Awalnya, alasan AS menentangnya adalah karena pasal 11 mengenai “Otoritas Dasar Laut Internasional.”  Karena aturan itu telah melanggar prinsip ekonomi bebas dan pembangunan, jadi pemerintah AS tidak mau menandatanganinya. Tapi pasal lain di luar pasal 11, AS mengumumkan dapat mentaatinya.

Pada dasarnya, pemerintah AS termasuk kalangan akademisnya bersikap menentang konvensi ini, adalah karena khawatir sumber kelautan akan dianggap sebagai “kekayaan bersama” manusia, ini sama saja dengan mengusung “komunis” ala paham sosialisme di seluruh dunia. Ini sangat bertentangan dengan kebijakan ekonomi bebas dan hak kekayaan pribadi yang selama ini dianut oleh AS. Seperti diketahui, “milik umum” tidak akan bisa berdampak melindungi sumber daya sepenuhnya, dalam hal ini, cukup melihat pada konsep tanah milik negara di RRT yang tercemar, dieksploitasi dan dijarah.

Selain itu, pada bagian hak kelautan dalam konvensi itu, dapat disalahgunakan oleh negara komunis, negara preman, pemerintah otoriter dan pemerintah korup, serta membiarkan pejabat pemerintah bisa mengisi penuh pundi-pundi pribadi mereka. Sedangkan orang Amerika, tidak suka hak kedaulatan negaranya dirampas oleh instansi PBB yang sangat birokratis. Kemudian Departemen Kelautan PBB merevisi pasal 11 itu, memberikan hak veto bagi AS soal penggunaan dana bagi Otoritas Dasar Laut. John Norton Moore dari Fakultas Hukum di University of Virginia AS berpendapat, alasan awalnya konvensi tidak disetujui telah diperbaiki, konvensi itu sebenarnya semakin menguntungkan AS dan faktanya Amerika telah tunduk terhadap konvensi.

Kemudian pada 1994 Presiden Clinton setuju untuk ikut dalam konvensi, dan mengajukannya untuk diloloskan di Dewan Kongres. Tapi konvensi itu sampai sekarang belum mendapat persetujuan dari Dewan Kongres. Kemudian Presiden Bush junior juga sempat mengajukan hal yang sama, tapi tetap dihadang oleh para anggota Dewan Kongres yang berhaluan keras.

Pada Mei 2014, Presiden Obama kembali menghimbau Dewan Kongres agar menyetujui UNCLOS. Obama berkata, “Kita tidak bisa membuat pengecualian bagi kita sendiri sementara semua negara lain diminta mentaati peraturan itu.”

Kepada sejumlah perwira militer AS pada acara wisuda Akademi Militer West Point Obama menegaskan, jika AS tidak bergabung dalam konvensi, maka akan sangat sulit untuk menuntut RRT pada saat terlibat konflik dengan negara lain, agar mentaati aturan konvensi ini. Perwira tinggi AS juga bersikap yakin terhadap UNCLOS dan berpendapat bahwa AS seharusnya ikut bergabung.

Akan tetapi banyak sekali senator pada Dewan Kongres AS, terutama para senator dari Partai Republik yang konservatif juga para analis militer berpendapat, meskipun AS menandatangani UNCLOS, tetap tidak akan banyak membantu dalam hal menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Apalagi di dalam konvensi ada mekanisme penyelesaian sengketa secara paksa bagi negara lain, yang dapat menganggu operasional AL Amerika secara serius, ini yang tidak bisa mereka terima. Mereka juga tidak lupa menyebutkan, meskipun merupakan negara yang ikut menandatangani Konvensi Hukum Laut PBB itu, tapi RRT tetap merupakan si pembuat ulah di Laut Tiongkok Selatan.

Stewart M. Patrick dari majalah Atlantic Monthly berpendapat, AS seharusnya menandatangani dan menyetujui UNCLOS, serta bergabung dalam barisan 162 negara lainnya. Tokoh militer AS mendukung konvensi tersebut, karena menurut mereka, UNCLOS menguntungkan bagi misi militer yang akan mereka rampungkan, di dalam konvensi tersebut terdapat semua peraturan yang diharapkan oleh pihak militer AS, membuat AL Amerika bisa melakukan operasi dengan bebas tanpa rasa was-was.

Apalagi, AL Amerika sering melakukan “latihan pelayaran bebas” (FONOPS) untuk menghadapi negara-negara yang terlalu berlebihan dalam mengajukan wilayah kedaulatan. Tapi karena bukan negara anggota, maka AS tidak memiliki dasar hukum untuk membawa sengketa ke dalam mekanisme mediasi.

Kalangan bisnis AS hampir semuanya mendukung untuk bergabung dalam konvensi. Pertama, karena konvensi dapat melindungi perusahaan AS untuk mendapatkan hak ekonomi khusus di wilayah laut di luar 200 mil dari pantai. Di dalam wilayah yang besarnya setara dengan dua kali negara bagian California itu, terdapat minyak bumi dan gas alam yang sangat kaya. Selain itu, ikut konvensi bisa membuat perusahaan AS ikut menggali hasil tambang di dasar laut. Di dalam sebuah analisa oleh Heritage Foundation, peneliti bernama Steve Groves pada ajang dengar pendapat Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS mengatakan, jika dianalisa dalam hal biaya dan keuntungannya, semua peraturan ada harganya. Ia mempertimbangkan masalah untuk memperpanjang jangkauan anjungan minyak dan gas alam.

Sebenarnya, AS tidak bisa bergabung dalam konvensi, bukan karena konflik antar partai, karena baik pemerintahan Partai Republik maupun Partai Demokrat, sama-sama ingin bergabung. Jika dikatakan adalah konflik pemerintah, juga bukan. Ini lebih tepat dikatakan bahwa antara pemerintah AS (Gedung Putih) dengan Dewan Kongres sedang berkolaborasi satu sama lain! Gedung Putih jika mau berdiplomasi dengan negara lain, membutuhkan alat ini. Tetapi Dewan Kongres tidak membutuhkannya, hanya perlu melindungi kepentingan negara Amerika.

Pendek kata, dunia kita ini, semakin lama semakin kacau, benar-benar kian dekat hari kiamat! Terkadang melihat pelajar SMA di AS yang baru lulus, atau mahasiswa tingkat 1 dan 2, terutama pria, satu per satu terlihat masih bego, apatis, seperti tidak tahu apa-apa. Tapi pemuda yang berusia 18-19 tahun ini, mengendalikan kapal induk dan kapal selam nuklir milik AS, mereka adalah kekuatan utama AL Amerika dalam menguasai samudera. Semua mengatakan AS adalah polisi dunia, tapi sekarang pemerintah Partai Demokrat seolah tidak berniat menjadi polisi dunia lagi. Jika Trump terpilih menjadi presiden, sepertinya ia juga menginginkan AS nomor 1, dan tidak lagi mau menjadi polisi bagi negara lain. Dengan demikian, dunia akan menjadi semakin kacau.

RRT tidak mau menerima keputusan arbitrase, media internasional menyebutkan, negara anggota tetap DK PBB sepertinya tidak pernah mau menerima keputusan Pengadilan Internasional. Jika Pengadilan Internasional tidak bisa berfungsi, ibaratnya seperti Komisi HAM PBB telah dikuasai oleh negara preman, dan tidak peduli pada pelanggaran HAM lagi, maka instansi internasional itu pun menjadi tidak begitu penting eksistensinya.

Seperti di sebuah TK, guru membawa sekelompok anak, bermain tepuk tangan, duduk berjejer, membagi permen, memukul genderang dan lain-lain. Anak-anak itu membutuhkan suatu aturan kesepakatan bagi perilakunya, semua anak harus mematuhinya, tapi guru tidak perlu mematuhinya. Kesulitannya adalah, jika guru tidak ikut serta, di antara anak-anak ada beberapa yang bertubuh lebih besar, dan berani berbuat nakal, maka TK itu pun akan menjadi tidak tenang. Akhirnya, guru pun mungkin sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Dunia anak, dunia orang dewasa, dan dunia manusia, sebenarnya tidak jauh berbeda. (sud/whs/rmat)

TAMAT

Share

Video Popular